Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Retno Damayanti (tengah, baju putih, berkacamata) ketika memimpin sidang lanjutan beragendakan pemeriksaan setempat di Jalan Sirajudin nomor 23 A RT001/RW003, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jumat (15/2/2019).

SEMARANG – Hakim Pengadilan Negeri Semarang menggelar pemeriksaan setempat atau sidang lapangan atas sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya, di Jalan Sirajudin nomor 23-A RT001/RW003, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Objek itu melalui akta jual beli yang sah sejak tahun lalu seharusnya sudah menjadi milik pembeli, tapi sampai sekarang belum dikosongkan oleh pemilik sebelumnya.

Objek yang diperiksa langsung oleh majelis hakim dipimpin Retno Damayanti itu adalah sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas sekira 250meter persegi. Pemeriksaan setempat pada Jumat (15/2/2019) pagi itu merupakan sidang lanjutan perkara perdata yang masuk PN Semarang. Lokasi itu dekat dengan kawasan Kampus Universitas Diponegoro (Undip) Tembalang, Semarang

Mereka yang hadir saat pemeriksaan setempat, selain majelis hakim adalah pihak-pihak yang berperkara didampingi advokatnya masing-masing. Jimmy Rahardjo didampingi Yosep Parera selaku kuasa hukumnya dan tim pengacaranya dari Law Office Yosep Parera and Partners.

Pihak Jimmy adalah pembeli objek yang diperiksa itu. Dia dan seseorang bernama Wismimandannie Hery Hermawan membeli sebidang tanah plus bangunannya itu dari Umi Rachmawati, dengan sertifikat hak milik nomor 853. 

Jual beli atas sebidang tanah dan bangunan itu dilakukan di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Santy Ekawati Santoso dengan akta jual beli nomor 01/2018 tanggal 12 Maret 2018. 

Pada Pasal 1 akta jual beli itu disebutkan “Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua (pihak Jimmy) dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian/beban atas objek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban pihak kedua.”

Melalui ketentuan itu seharusnya si pemilik sebelumnya yakni Umi, sudah mengosongkan rumahnya sejak 12 Maret 2018. Tetapi sampai sekarang masih belum dikosongkan.

Seperti pantauan rumpan.id pada pemeriksaan setempat Jumat (15/2/2019) itu. Di sana, bangunan itu masih ditempati, bahkan ada ruangan ruko di depan rumah itu dibuat untuk usaha.

Retno Damayanti saat itu sebagai ketua majelis hakim, didampingi hakim Joko dan Sigit sebagai anggota, tampak selain memeriksa lokasi juga terlihat mencocokkan dokumen-dokumen, termasuk mengajukan pertanyaan ke kedua belah pihak yang berperkara.

Wartawan tidak bisa mengorek informasi lebih detil di sana, disebabkan pihak Umi melalui pengacaranya merasa keberatan dengan kehadiran wartawan.

Berdasar bukti-bukti yang ada, diketahui tanah dan bangunan itu dibeli oleh pihak Jimmy sebesar Rp3,9miliar. Tetapi karena pihak Umi tidak mau bayar pajaknya, maka disepakati harga beli disesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp850juta. Pihak Umi menyetujui meski dalam kenyataannya uang yang mereka terima adalah Rp3,9miliar, bukan Rp850juta.

Dalam perjanjiannya, melalui jual beli itu termasuk uang yang sudah dibayarkan, seharusnya pihak Umi sudah langsung mengosongkan objek yang sudah dibeli. Tetapi mereka bersikeras tetap menempati, bahkan malah mengajukan gugatan ke PN Semarang dengan perkara nomor 449/Pdt/G/2018/PN/Smg tertanggal 8 Oktober 2018 untuk membatalkan akta jual beli itu. 

“Kami punya bukti-bukti sah terkait akta jual beli itu, seharusnya pihak kami (Jimmy) bisa menempati setelah jual beli, tapi ini malah belum dikosongkan pihak mereka (Umi),” kata Yosep Parera, selaku kuasa hukum Jimmy.

Yosep menyebut hal itu hanya bertujuan mendapatkan keuntungan finansial. Dia juga menegaskan, setiap orang yang telah sepakat dalam satu perjanjian, telah menerima pembayaran dan dibuat dihadapan notaris PPAT sebagai pejabat negara, seharusnya taat pada perjanjian itu. Apalagi perjanjian dibuat tanpa paksaan.

“Kalau memang tidak jadi jual ya harusnya secara jujur mengembalikan seluruh uang yang telah diterima, sejumlah lebih dari Rp3miliar itu. Bukan malah mencari celah hukum untuk membatalkan perjanjian tanpa mengembalikan uang yang sudah diterima,” tegas Yosep.

Dia mengingatkan, semua aparatur hukum seharusnya membantu masyarakat untuk mematuhi dan taat pada hukum, bukan malah mencari celah kekurangan hukum yang ada di Indonesia dalam praktik untuk merugikan pihak lain.

Pihak Jimmy sendiri melalui kuasa hukumnya itu juga telah mengadukan persoalan ini ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah tentang dugaan tindak pidana memasuki dan menempati pekarangan orang lain tanpa hak sebagaimana Pasal 167 KUHP, tentang penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP dan Pasal 385 ke-4 KUHP karena telah menyewakan tanah miliknya kepada orang lain. Pengaduan itu dibuat pada 29 Oktober 2018. (eka setiawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here