FOTO RUMPAN.ID/MEMED
Suasana diskusi antara para penghayat dengan Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang digelar di Kota Semarang, Kamis (29/8/2019) malam.

SEMARANG – Dewan Pembina Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Pusat, Hertoto Basuki mengajak seluruh kaum penghayat dari berbagai paguyuban di Indonesia, ikut mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dia menyebut, para penghayat bisa mengambil porsi Pancasila dari sisi budaya.

“Karena di penghayat, dekat dengan adat dan budaya masing-masing daerah,” terangnya dalam diskusi penghayat yang digelar di kediamannya, di Kota Semarang, Kamis (29/8/2019) malam.

Menurutnya, setiap golongan perlu mengambil porsi untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

“Politik ya politik, ekonomi ya ekonomi, pertanian ya pertanian. Apa saja,” imbuhnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengapresiasi pemerintah yang mengakui keberadaan penghayat. Bahkan, pada 2017 silam, pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengizinkan aliran penghayat kepercayaan, diizinkan di sekolah formal.

Meski sudah diakui, lanjutnya, pergerakan kaum penghayat masih terganjal sejumlah problem. Terutama sosial. Banyak yang menganggap, penghayat dihubungkan dengan klenik, atau aliran sesat.

“Padahal penghayat itu bukan agama. Kami para penghayat itu meneruskan adat dan budaya nenek moyang. Salah satunya konsep Sangkan Paraning Dumadi. Atau mengembalikan hidup ke sumber hidup. Yakni Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.

Karena bukan sebuah aliran agama, penghayat pun tidak punya kitab suci sebagai pakem ajaran. Ajaran yang disebar lebih condong lewat pengalaman-pengalaman pendahulunya.

Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Yosep Parera, yang hadir pada diskusi malam itu menilai, penghayat memang sudah diakui dalam Pancasila. Bahkan sila pertama.

“Sila pertama memerintahkan warga Indonesia untuk bertuhan. Bukan beragama. Sebab, dengan mendapatkan cahaya Tuhan, bisa menyinari empat sila lain di Pancasila,” tegasnya.

Dia mencontohkan Suku Boti di Nusa Tenggara Timur (NTT). Suku itu sangat menjunjung tinggi gotong royong yang menjadi intisari Pancasila.

“Suku Boti, kalau hari ini ada yang mencuri sayur, besok orang satu kampung memberi sayur kepada pencuri itu. Kepala sukunya, juga punya tanggung jawab menyejahterakan umat. Kalau ada satu saja warga yang kelaparan, berarti tidak layak lagi menjadi kepala suku,” tandasnya. (ajie mahendra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here