Foto: Dok Rumpan.id
Suasana diskusi di Gedung Monod Diephuis Kota Lama Semarang , Jumat (24/5/2019) sore


SEMARANG – People power yang kerap digembar-gemborkan, belakangan ini, dinilai tidak sesuai dengan kondisi politik dan demokrasi saat ini. Sebab, people power hanya berlaku ketika menghadapi rezim otoriter.


Hal tersebut diungkapkan Bernard L Tanya dalam diskusi bertajuk ‘People Power, Ancaman Bagi Demokrasi Indonesia’ yang digelar di Gedung Monod Diephuis Kota Lama Semarang, Jumat (24/5/2019). 


Dalam diskusi dengan puluhan mahasiswa hukum itu, Bernard menjabarkan mengenai konsep people power sebenarnya.


“People power itu merupakan jalan darurat untik menjatuhkan rezim otoriter. Seperti rezim Soeharto yang saat itu digulingkan oleh people power. Kalau kondisi saat ini, tidak pas. Karena Jokowi bukan diktator. Bahkan Jokowi ketika dikatakan apa pun, tidak pernah melakukan tindakan represif,” paparnya.


Selain itu, sebut Bernard, negara ini tidak bisa dibilang dipimpin oleh diktator karena semua lembaga demokrasi sudah berjalan sesuai semestinya. 


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga demokrasi, sudah melakukan tahapan pemilu sesuai aturan yang berlaku.


“Dan lembaga demokrasi itu lahir bukan dari titah Raja. Itu lahir dari keputusan eksekutif dan legislatif. Jadi, keputusannya hanya bisa dilawan lewat prosedur konstitusi. Kalau ada pelanggaran pemilu, disiapkan Bawaslu. Jika ada pelanggaran hasil pemilu, ada MK,” bebernya.


Dasar itulah yang membuat Bernard melihat, fenomena people power saat ini bukan sebuah kewajaran. “Ini hanya karena ada orang kalah, tidak terima,” cetusnya.


Sementara itu, Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Yosep Parera menambahkan, konflik yang terjadi di Jakarta, 21-22 Mei 2019 kemarin, sangat disayangkan. 


Menurutnya, konflik selalu menimbulkan kerugian. Karena selalu perlu biaya untuk mengatasi konflik. Padahal, semua masyarakat Indonesia ingin hidup makmur dan sejahtera.


“Semua merasa dirugikan. Mereka yang di Jakarta tidak bisa kerja. Kita yang di luar juga merasakan imbasnya. WA tidak bisa dipakai. Ini kan rugi, tidak bisa kerja semua,” tuturnya.
Karena itu, dia berpesan, jangan sampai kita menggerakkan massa untuk menimbulkan konflik. Termasuk mahasiswa. 


“Jangan mau dijadikan bidak catur untuk maju di barisan paling depan, kemudian ada elite yang berada di belakang, kemudian mencari kepentingan,” tegasnya. (ajie mahendra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here