Oleh: Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H.,M.H.

(Asosiasi Ilmuwan dan Praktisi Hukum Indonesia)

Tulisan ini menggunakan terminologi kriminalisasi dan viktimisasi untuk menerangkan suatu keadaan masyarakat, sebagai berikut;

Kata kriminalisasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap peristiwa pidana tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.  

Berikutnya, kata viktimisasi, diartikan sebagai proses yang menyebabkan seseorang menjadi korban, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, interaksi antara korban dan sistem peradilan, hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis dan gerakan sosial.  

Merujuk terminologi di atas, maka perenungan kita berikutnya adalah, bagaimana perlakuan yang pantas bagi manusia yang mengalami  kriminalisasi dan viktimisasi tersebut?

Lebih jauh lagi, ketika kita meletakkan hukum dalam fungsinya sebagai legal protection alias instrumen perlindungan, bagaimana perlakuan hukum bagi manusia yang mengalami kriminalisasi atau viktimisasi?

Sementara, dalam KBBI, kata struktur diartikan sebagai cara sesuatu disusun atau dibangun, susunan, bangunan, yang disusun dengan pola tertentu. Jadi, struktural adalah segala hal yang berhubungan dengan struktur.

Judul tulisan ini menggunakan istilah; kriminalisasi struktural dan viktimisasi struktural, artinya bahwa kriminalisasi dan viktimisasi tersebut terjadi dalam suatu tatanan, pada suatu pola dan bisa saja dalam suatu sistem masyarakat.

Subyeknya, manusianya, tetap sama, yakni seseorang dalam kondisi terdominasi. Seseorang yang berada di bawah tekanan pihak lain dalam sistem di luar dirinya.  

Stratifikasi Sosial

Manusia tidak otonom. Kedirian manusia terkait erat dengan di mana dia ada dalam stratifikasi sosial, yang selanjutnya berada dalam kedudukan dominan atau terdominasi.  

Kedudukan dominan atau terdominasi itu, bisa berupa, misalnya; kelompok ekonomi kuat, menengah dan jelata, atau bisa saja dalam suatu komunitas atau kelompok politik, dia sebagai penguasa, rakyat menengah atau rakyat biasa. Bisa juga dalam suatu korporasi, dia adalah pimpinan, middle manager atau bawahan.

Pada stratifikasi sosial itu, masing-masing manusia menjalankan peran sosial sesuai kedudukan sosialnya. Keadalan inilah yang menyebabkan manusia tidak otonom, meskipun sebagai makhluk monodualis yang berjiwa raga, manusia memiliki nurani, hasrat dan kehendak bebas yang asasi.  

Struktur sosial seperti itu tidak mungkin terhapuskan dalam masyarakat. Ada gradasi manusia berdasarkan kehormatan, kemampuan dan kekayaan dalam suatu sistem sosial. Sehingga, kriminalisasi dan viktimisasi merupakan suatu fenomena hukum yang sering terjadi.  

Pada suatu dugaan tindak pidana korupsi dan tersangkanya tidak sendiri, dapat saja dia di bawah dominasi perintah atasannya sehingga dia menjadi tidak otonom untuk menentukan tindakannya sendiri. Pada konteks ini, dia bagian dari struktur organisasi.

Pada kebijakan publik yang diambil kepala daerah, seringkali menjadi isu hangat untuk diseret ke meja hijau. Paradigma bahwa tersangka harus dilihat sebagai pelaku kejahatan, yang lantas pada tingkat penyidikan sudah dijustifikasi sebagai penjahat, perempuan dan anak pelaku teror dilabeli teroris.

Persoalan domestik deviant culture alias budaya menyimpang, tidak lantas menyebabkan seseorang adalah pelaku utama kejahatan. Dunia pelayanan kesehatan diwarnai fraud dengan institusi terkait, dapat menyebabkan seorang dokter mengalami justifikasi, sebab dia juga bagian dari suatu sistem.  

Pertanyaannya, di mana fungsi perlindungan hukum?

Pada kondisi kriminalisasi struktural dan viktimisasi struktural ini, penulis menemukan adanya “kaum rentan” alias vulnerable person.  Bagaimana mungkin hukum dapat bermuara pada keadilan jika vulnerable person itu diabaikan?

Pada tingkat litigasi, persoalannya adalah benar atau salah. Tetapi, lebih dari itu, persoalan benar atau salah itu juga terbungkus nilai manusia dengan segala kompleksitas kediriannya, sebagai bagian dari suatu sistem sosial yang terstruktur.

Sebagai bangsa yang beradab, advokasi hukum merupakan kunci agar hukum menjadi instrumen perlindungan yang nyata. Pencapaian keadilan bukaan dibangun di atas prasangka, asumsi dan justifikasi.  

Perlindungan hukum bagi mereka yang rentan kriminalisasi dan viktimisasi struktural, dapat dilakukan dengan: advokasi, sosialisasi, dialektika hukum di berbagai komunitas masyarakat; revitalisasi fungsi satuan pengawas internal di setiap badan hukum secara berkesinambungan sebab makin modern maka berbagai modus dapat terjadi dengan teknik lebih maju dan kompleks; mengupayakan penyelesaian perkara dengan musyawarah mufakat sebagai cermin kearifan ideologi bangsa.

Kemudian, dilakukan juga penguatan fungsi unit operasional pelaksana di tingkat daerah, serikat pekerja, asosiasi profesi dan komunitas keahlian; mediasi penal sebagai pilihan dalam penyelesaian perkara; perbaikan sitem peradilan pidana yang ramah terhadap pelaku maupun korban tanpa mengabaikan kepastian hukum serta rehabilitasi sosial dengan pondasi nilai kemanusiaan dan keadilan sehingga siapapun dapat kembali hidup layak di tengah masyarakatnya.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here