SEMARANG – Pelanggaran pidana pada proses pemilihan umum (Pemilu) bisa diproses menggunakan asas concursus realis ataupun idealis, dalam pengertian jika terjadi beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri maupun jika perbuatan itu masuk dalam lebih dari satu aturan tindak pidana.

Hal itu dikatakan pakar hukum pidana sekaligus pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Yosep Parera, saat talkshow bertema “Seperti apa Potensi Kecurangan pada Pemilu 2019?” bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, M. Fajar Subkhi di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Jalan Papandayan Kota Semarang, Jumat (21/12/2018).

Yosep mencontohkan ketika terjadi suap, maka tindak pidana itu memang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang berisi 6 pasal di mana dalam mukaddimahnya dimaksudkan untuk menjaga kesusilaan dan moral Pancasila dari perbuatan yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Selain itu jika perbuatan itu ternyata juga diatur, misalnya di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun tentang Pemilu, maka asas tersebut bisa diterapkan.

“Jadi bisa digunakan, pakai undang-undang berlapis,” kata Yosep yang juga seorang advokat ini.

Mekanismenya bisa melalui sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) yang ada di masing-masing daerah.

Sementara jika terjadi tindak pidana yang bersifat Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Yosep mengatakan untuk prosesnya hanya bisa dilakukan oleh aparat kepolisian.

“Walaupun nanti biasanya ada yang melapornya ke Bawaslu, tapi oleh Bawaslu pasti akan diarahkan ke kepolisian untuk pidana semacam ini,” lanjutnya.

Tak kalah penting, saat gelaran pesta demokrasi terbesar di Indonesia nanti, yang perlu diawasi bersama adalah tahapan saat pencoblosan dan proses selanjutnya.

“Ini yang perlu diawasi, kerawanan ada di tahapan itu,” tambahnya.“Misalnya ketika biasanya ada masyarakat yang enggan nyoblos karena harus meninggalkan pekerjaannya dalam artian penghasilannya hari itu, lalu diberi uang istilahnya sebagai ganti penghasilannya hari itu, ini yang harus dicermati secara benar,” terang Yosep.

Meski penegakan hukum tentu harus dilakukan, Yosep mengatakan kebiasaan-kebiasaan rutin di dalam masyarakat juga harus dicermati secara benar. Pengawasan, kata Yosep, juga harus dilakukan ke dalam. Sebab, penyelenggara maupun pengawas Pemilu juga bisa saja melakukan kecurangan.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, M. Fajar Subkhi, mengatakan pihaknya telah dan terus melakukan berbagai upaya pencegahan, pengawasan maupun penegakan hukum sesuai mekanisme yang ada terkait Pemilu 2019 mendatang.

“Penindakan kami lakukan baik secara administrasi maupun hukum pidana. Sudah ada beberapa kasus disidangkan seperti di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Banjarnegara, di kabupaten maupun kota lain ada yang masih dalam proses,” ungkap Fajar.

Pihaknya, sebut Fajar, menyebut potensi-potensi yang diwaspadai saat proses pesta demokrasi itu mulai dari politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI maupun Polri.

“TPS yang masuk kategori rawan juga kami waspadai. Kategori itu misalnya dilihat dari jarak, segi geografis, kapasitas penyelenggara, ataupun ada riwayat terjadinya kecurangan,” tutupnya.

Diketahui, sesuai jadwal penyelenggaraan Pemilu, pada 17 April 2019 mendatang akan digelar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sekaligus Pemilu Legislatif (Pileg) baik DPR pusat, Tingkat 1, Tingkat 2 maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD). (eka setiawan)

Pemilu Harus Berintegritas

Advokat muda dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Shofi Nur Aini, mengatakan pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi dengan prinsip pelaksanaan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL).

Shofi, sapaan akrabnya, menyebut meski telah disebutkan dalam mukaddimah Undang-Undang Pemilu bahwa dasar lahirnya UU ini adalah untuk mewujudkan pemilihan umum yang dapat menyalurkan suara rakyat secara LUBER JURDIL, namun pelanggaran Pemilu masih saja marak terjadi.

“Contoh saja, serangan fajar,” kata Shofi kepada rumpan.id.

Dia mengatakan ‘serangan fajar’ dapat dijerat dengan berbagai peraturan. Pertama; dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kedua dengan UU nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap ataupun dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Misalnya; Pasal 65 – 71 KUHP tentang penggabungan dalam beberapa pasal. ‘Serangan fajar’ dapat dijerat dengan asas tindak pidana berbarengan alias concursus.

“Bisa concursus realis, bisa juga concursus idealis,” sambungnya.

“Pemilu harus berintegritas, jadi perlu ada upaya dari pembuat undang-undang untuk mengurangi praktik-praktik kecurangan dan pelanggaran pemilu,”

Shofi merinci; pelaku ‘serangan fajar’ baik pemberi maupun penerima bisa dijerat dengan asas concursus idealis.

Untuk pemberi, dapat dijerat menggunakan beberapa peraturan pidana. Apabila diperuntukkan untuk ‘membeli’ suara rakyat, maka peraturan yang dipakai bisa Pasal 149 ayat (1) KUHP tentang Kejahatan terhadap melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan dengan ancaman pidana maksimal 9 bulan, Pasal 523 ayat (3) UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun, Pasal 297 dan Pasal 301 UU nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPRD, DPD dengan ancaman pidana 2 hingga 4 tahun. 

“Sehingga apabila ditarik dengan menggunakan sistem pemidanaan absorbsi, maka terhadap pelaku serangan fajar diancam pidana maksimal 3 tahun,” jelasnya. 

Namun, menjadi lain cerita jika ‘serangan fajar’ dilakukan pada masa tenang Pemilu. Maka, terhadap pelaku dapat dipidana maksimal 4 tahun. 

Shofi menjelaskan, terkait peraturan mana yang akan digunakan dalam concursus idealis, maka berdasarkan adagium hukum lex specialis derogat legi generalis, terhadap ‘serangan fajar’ berupa politik uang kepada para pemilih saat proses pemilu eksekutif maka dapat digunakan ketentuan peraturan khusus, yaitu UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Namun, kata Shofi, apabila dilakukan pada proses pemilu legislatif, maka regulasi yang digunakan adalah UU nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. 

Ketika ‘serangan fajar’ berupa suap menyasar pemangku kepentingan, maka ketentuan Pasal 2 UU nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 11 UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, itulah yang bisa diterapkan. Ancaman pidananya 5 tahun. 

“Pada prinsipnya penerima hadiah atau janji pada pemilu-pemilu sebelumnya dapat dikenai jerat pidana, namun hal tersebut berbeda dalam pemilu 2019 nanti,” ungkap Shofi. 

Perbedaannya, jelas Shofi, di mana sanksi pidana tidak dapat menjerat para penerima hadiah/janji dengan harapan bahwa para penerima janji/hadiah mau melaporkan pemberi hadiah/janji kepada lembaga yang berwenang.

Hal itulah yang membedakan peraturan terkait pemilu antara UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap penerima janji/hadiah tidak bisa dijerat dengan sanksi pidana, karena undang-undang tersebut hanya mengatur pemberian sanksi pidana bagi pemberi hadiah/janji (politik uang) saja.

Berbeda dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur dan memberikan jerat pidana bagi pemberi dan penerima janji atau hadiah

“Pemilu harus berintegritas, jadi perlu ada upaya dari pembuat undang-undang untuk mengurangi praktik-praktik kecurangan dan pelanggaran pemilu,tegas Shofi. (Sutrisno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here