FOTO: AJIE MAHENDRA
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun (tengah) dan Komisioner Bawaslu Jateng, Rofiuddin ketika memaparkan persiapan jelang Pilkada 2020 di kantor Bawaslu Jateng, Selasa (13/8/2019.

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng telah mengendus adanya praktik politik dinasti petahana di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 21 kabupaten/kota di Jateng. Yakni pencalonan sosok yang merupakan kerabat dari petahana.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun menuturkan, politik dinasti petahana merupakan tren baru. Petahana yang sudah menjabat dua periode, mendorong kerabat untuk maju di bursa Pilkada.

“Kalau sudah dua periode kan tidak bisa mencalonkan lagi. Nah, mereka mengajukan sosok yang masih punya hubungan kerabat. Dengan demikian, daerah tersebut dikuasai keluarga,” jelasnya, Selasa (13/8/2019).

Hingga saat ini, Bawaslu Jateng mengindikasi, gaya politik dinasti petahana akan terjadi di Semarang dan Solo Raya. Meski begitu, pihaknya mengaku tidak akan mengendurkan pengawasan di daerah lain.

“Kami tetap tak akan mengesampingkan pengawasan pada daerah lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Jateng, Rofiuddin menjelaskan, pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga tengah mempersiapkan usulan anggaran ke pemda yang akan menggelar Pilkada. Dia mengklaim, besaran anggaran yang diusulkan, telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

“Apakah alokasi itu sesuai dengan kebutuhan KPU dan Bawaslu kabupaten/kota? Ini yang tahu situasi di masing-masing daerah, ya KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu, saya pikir bisa diajak dialog karena kebutuhannya berapa itu yang tahu adalah mereka. Kalau pemerintah daerah mengkritisi, kita bisa berdialog,” paparnya. (ajie mahendra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here