Dok. Humas Setkab

SEMARANG – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Hal ini sebagaimana Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 perubahan Ketiga atas Peraturan KPU No 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah baik ditingkat Gubernur, Bupati dan Walikota.

Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Diana menyatakan, aturan baru ini diterbitkan setelah mengalami penundaan selama tiga bulan.

“Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen KPU dalam melayani Masyarakat serta mendukung pemerintah dalam upaya pecegahan dan penyebaran virus Covid-19,” kata Anggota KPU Provinsi Jateng Diana Arianti melalui keterangan tertulis yang diterima rumpan.id, Senin (15/6/2020).

Adapun tahapan pemilihan lanjutan dilaksanakan mulai hari ini Senin, 15 Juni 2020 yaitu dengan mengaktifkan kembali kegiatan anggota PPK, pelantikan Anggota PPS, verifikasi faktual persyaratan bakal pasangan calon perseorangan, pembentukan PPDP dan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih.

“Hari ini seluruh petugas PPK dari 21 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak kami aktifkan kembali untuk mempersiapkan tahapan selanjutnya,” ujarnya.

Dia menyebut, masa kerja tahapan lanjutan ini akan dilaksanakan terhitung mulai 15 Juni 2020 hingga 31 Januari 2021. Tahapan tersebut akan diikuti oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berjumlah 1.715 orang yang tersebar di 343 kecamatan.

Sebelumnya, KPU Jateng juga sudah melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 10 kabupaten/kota sebanyak 8.014 orang. Antara lain di Kabupaten Kebumen, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Blora, Demak, Kabupaten Semarang, Kendal Kabupaten Pekalingan dan Pemalang.

Selanjutnya, KPU akan kembali melantik anggota PPS di 11 kabupaten/kota, meliputi Kabupaten Purbalingga, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Wonogiri, Grobokan, Rembang, Kota Magelang, Surakarta, Kota Semarang dan Kota Pekalongan sejumlah 7.634 orang.

“Sebanyak 7.634 orang PPS yang sempat kami tunda pelantikannya, akan kami lantik hari ini di masing-masing wilayah di 11 Kabupaten dan Kota, tentunya dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku,” sebutnya.

Sementara itu, untuk tahapan pembentukan petugas pemutahiran data pemilih (PDP) akan dimulai 24 Juni hingga 14 Juli 2020, dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian yang akan dilaksanakan oleh PPDP mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2020.

“Untuk tahap verifikasi faktual dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan di tingkat desa/kelurahan akan dilaksanakan mulai 24 Juni sampai dengan 12 Juli 2020,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here