Yosep Parera (tengah) didampingi dua advokat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang, Shofi Nur Aini (kanan) dan Dwi Jayanti Setyaningrum (kiri) di Kantor Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang, Senin (30/9/2019)


SEMARANG – Advokat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang berhasil mengupayakan keringanan hukuman kepada seorang buruh yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Melalui upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) vonis penjaranya berkurang 2 tahun 6 bulan dari putusan pengadilan di tingkat pertama.

Pendampingan hukum ini dilakukan secara gratis. Adapun buruh yang berstatus terpidana itu bernama Tri Haryanto,34, dengan alamat tinggal di Kampung Cilosari Dalam, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.

Berdasarkan petikan putusan Mahkamah Agung (MA) bernomor 204 PK/Pid.Sus/2019, Tri Haryanto akhirnya dihukum 1 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp800juta subsidair 2 bulan penjara.

Putusan itu berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Agung hari Rabu 26 Agustus 2019 oleh Andi Samsan Nganro sebagai Ketua Majelis Hakim Agung dengan Desnayeti dan Sumardijatmo sebagai Hakim-Hakim Anggota.

Petikan putusan itu diterima Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, ditandatangani Suharto sebagai Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI.

Putusan PK tersebut juga membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 684/Pid.Sus/2018/PN SMG tanggal 4 Desember 2018.

Putusan ini juga mencerminkan demi memberikan, mewujudkan keadilan, hakim boleh memutus perkara dengan menabrak ketentuan undang-undang.

“Dikabulkannya PK ini mencerminkan jiwa penegak hukum Pancasila di Mahkamah Agung. Perlu diingat ada lambang Pancasila di pengadilan, jadi putusan harus mencerminkan keadilan Tuhan yang mengadabkan, memanusiakan manusia,” kata Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang, Yosep Parera, di kantornya Jalan Semarang Indah Blok D15/32 Kota Semarang, Senin (30/9/2019).

Berdasarkan putusan yang dilihat dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung yang diakses secara online pada Senin (30/9/2019) petang, pada putusan di tingkat pertama itu bertindak sebagai penuntut umum adalah jaksa Prihananto dari Kejaksaan Negeri Semarang.

Sementara yang mengadilinya adalah Dewi Perwitasari sebagai Hakim Ketua dengan anggota Eddy Parulian Siregar dan Eko Budi Supriyanto, sementara Panitera Penggantinya Dwi Djatmi Rahina Dewi.

Yosep mengatakan ketika itu jaksa menuntut Tri Haryanto dengan 6 tahun penjara dan denda Rp800juta subsidair 3 bulan penjara. Jaksa menggunakan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) dan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari tuntutan itu, majelis hakim di tingkat pertama memutus Tri Haryanto bersalah sebagaimana dakwaan subsidair. Dakwaan primairnya tidak terbukti. Majelis Hakim memvonis Tri Haryanto 4 tahun penjara dan denda Rp800juta subsidair 3 bulan penjara.

“Seharusnya klien kami ketika itu dituntut dengan Pasal 127 (UU 35/2009) sebagai pengguna, tetapi malah dituntut sebagai pengedar di dua pasal tersebut,” lanjut Yosep.

Ketika putusan tingkat pertama diketok palu, dibiarkanlah inkrahct alias berkekuatan hukum tetap sebelum akhirnya dilakukan upaya hukum PK dan dikabulkan.

“Jadi jaksa terbukti sewenang-wenang menangani kasus buruh pecandu narkoba ini,” tegas Yosep.

Sementara itu Shofi Nur Aini selaku ketua tim penasihat hukum dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang yang mendampingi Tri Haryanto, menambahkan kliennya itu ditangkap pada Selasa 31 Juli 2018 di Rusunawa Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Barang buktinya sabu seberat 0,091gram.

“PK kami ajukan 12 Februari 2019. Kami tangani secara gratis,” kata Shofi. (eka setiawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here