Dewan Pembina Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Dr. Bernard L Tanya (dua dari kiri) menjadi salah satu narasumber pada diskusi panel “Rapat Koordinasi Bersama Jajaran Lalu Lintas dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Keselamatan dan Penurunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas  Tahun 2020” Selasa (17/11/2020) di Jakarta.

JAKARTA – Polisi lalu lintas (polantas) diminta tak segan menindak kendaraan over dimension over load (ODOL) yang melintas di jalan raya. Selain termasuk kejahatan lalu lintas, kendaraan ODOL ini menyebabkan berbagai kerugian lain termasuk rawan menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan korban jiwa.

Pihak yang bisa terjerat dari adanya kendaraan ODOL ini mulai dari pihak perakit maupun pengoperasinya ketika dioperasikan di jalan raya.

Hal ini dikatakan Dewan Pembina Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Dr. Bernard L Tanya, saat menjadi narasumber pada diskusi panel “Rapat Koordinasi Bersama Jajaran Lalu Lintas dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Keselamatan dan Penurunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas  Tahun 2020” di Jakarta, Senin (16/11/2020) – Selasa (17/11/2020). Kegiatan ini diselenggarakan Korps Lalu Lintas Mabes Polri dengan peserta polisi lalu lintas khususnya penyidik dari Polda, Polrestabes, Polresta maupun Polres jajaran se-Indonesia.

Bernard menjadi ahli pidana yang dihadirkan Korps Lalu Lintas Mabes Polri untuk memberikan pemahaman kepada jajaran polantas. Sebab, ada fenomena penanganan kasus seperti ini yang berkasnya tak kunjung diterima pihak kejaksaan. Ada berbagai hal sebabnya, salah satunya perbedaan persepsi maupun penafsiran terkait Pasal 277 Undang-Undang 22 nomor 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pasal yang bisa diterapkan atas tindak pidana itu.

“Misalnya menentukan locus delicti (lokasi terjadinya tindak pidana), jadi bukan hanya tempat perakitannya, tetapi lokasi ditemukannya kendaraan tidak layak itu juga menjadi locus delicti. Unsur penting dari delik Pasal 277 itu, posisi pasal itu terkait pengoperasian kendaraan yang tidak sesuai uji tipe dan rakitan,” jelas Bernard.

Pasal 277 UU22/2009 sendiri berbunyi “Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat merakit atau memodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan  di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24juta”.  

“Tidak bisa hanya dibaca lurus-lurus saja. Di kalangan akademisi, kami tentu melihat UU tidak sempurna, maka perlu interpretasi membacanya. Pelanggaran dihukum ringan tetapi kejahatan harus dihukum berat,” lanjutnya.  

Bernard sendiri pernah memberikan keterangan ahli ke penyidik Polrestabes Semarang terkait kendaraan ODOL ini, dan kasusnya sampai ke pengadilan. Namun memang, di daerah lain ada insiden serupa tetapi berkasnya tak kunjung P-21 alias penyidikan dianggap sudah lengkap, seperti di Subang, Jawa Barat.

“Ini perlu satu pemahaman, penyidik (polri), jaksa dan hakim. Jadi jangan ragu-ragu terapkan seperti itu, sebab untuk keselamatan bersama,” kata Bernard.  

Pasal lain yang disoroti pada diskusi itu adalah Pasal 273 UU22/2009. Ini terkait penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

“Ini tentang kejahatan karena tidak menjalankan kewajiban. Banyak pihak-pihak yang berkepentingan di daerah akan terjerat pasal ini, kejahatan baik karena sengaja ataupun karena lalai. Dasarnya seseorang yang berdiam tidak mencegah, tidak mencegah sesuatu yang harus dilakukan sama saja melakukan kejahatan. Karena itu wajib dihukum,” jelasnya.  

Para peserta terdiri dari penyidik polisi lalu lintas dari jajaran Polda, Polrestabes, Polresta, Polres se-Indonesia

Pemahaman Bersama

Selain Bernard, pihak lain yang hadir jadi pemateri diskusi itu adalah Kombes Pol Indra Krismayadi selaku Kepala Pembinaaan PPNS Bareskrim Polri termasuk anak buahnya yakni AKBP Rosmaida, Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung Dr. Sudarma Wati Ningsih mewakili Mahkamah Agung dan Koordinator Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Hutama Wisnu.

Indra sendiri membagikan pengalamannya selama bertugas, termasuk ketika menjadi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bangka Belitung (Babel).

“Jadi (ketika menangani kasus) lurus saja tegakkan aturan, jangan ada tendensi apapun,” pesannya.

Sementara, Sudarma Wati Ningsih menyebutkan pihaknya mempunyai kewenangan banyak hal, selain merupakan peradilan tertinggi menangani Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) serta memberikan pertimbangan hukum tentang Grasi, juga punya fungsi pengatur untuk membuat peraturan-peraturan apabila ada kekosongan hukum.

“Saat ini MA punya data sistem yakni Direktori Putusan, klik menu cari  tindak pidana lalu lintas ini, didahului tanda petik diakhiri tanda petik nanti akan keluar putusan-putusan, baik putusan PN, Banding, Kasasi maupun PK. Putusan-putusan itu adalah data base, sangat berfungsi untuk konsitensi putusan, meminimalisir disparitas tindak pidana, tidak membedakan orang maupun subyek hukum,” jelas Darma, sapaan akrabnya.

Terkait kendaraan ODOL ini, Darma mengakui itu sangat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya. Kendaraan ODOL menyebabkan gerak menjadi terbatas, selain pemicu-pemicu kecelakaan lalu lintas lainnya.  

“Over dimensi truk, over loading, untuk pindah saja pelannya minta ampun. Ini berpotensi menimbulkan kecelakaan tabrak dari belakang, ini yang biasa terjadi,” ungkapnya.

Sementara Hutama Wisnu mewaliki Kejaksaan Agung, senada dengan para narasumber lainnya. “Perbedaan persepsi yang harus ditepis, salah satunya pimpinan (harus punya persepsi sama) seperti Kabareskrim dengan Jampidu, sekarang era keterbukaan,” tandasnya.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here