FOTO ISTIMEWA
Dekan Fisip Universitas Wahid Hasyim Semarang Agus Riyanto

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng), telah mengendus adanya praktik politik dinasti petahana di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 21 kabupaten/kota di Jateng.

Dugaan praktiknya adalah pencalonan sosok yang merupakan kerabat dari petahana dan juga keluarga dari Presiden. Gaya politik dinasti ini diindikasikan terjadi di Semarang dan Solo Raya.

Isu ini mencuat, setelah nama Gibran dan Kaesang muncul dalam survei yang dilakukan Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta akhir juli lalu.

Lalu bagaimana dampaknya jika politik dinasti ini masih berlangsung di Indonesia?

Pengamat Politik sekaligus Dekan Fisip Universitas Wahid Hasyim Semarang, Agus Riyanto menjabarkan bahwa politik dinasti itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik, yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih ada terkaitannya dalam hubungan keluarga.

“Secara konstitusi memang tidak ada larangan, dan boleh-boleh saja seseorang itu mencalonkan diri dalam bursa pemilihan kepada daerah (Pilkada) atau juga Pemilihan legislatif (Pileg), meskipun memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga dengan seorang pejabat negara,” ungkap Agus melalui sambungan telepon kepada rumpan.id Rabu (14/08/2019) siang.

Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa yang menjadi kekhawatiran bersama dengan langgengnya poltik dinasti ini adalah adanya penyalahgunaan wewenang.

Sehingga untuk memenangkan kontestasi politik ini, ada semacam backup seperti kucuran dana, adanya intervensi atau menggunakan otoritas politiknya yaitu dengan memerintahkan aparatur sipil Negara (ASN) untuk memilih anaknya atau istrinya.

“Maka jika ini dibiarkan dan tidak ada kontrol dari masyarakat luas, maka akan sulit memutus mata rantai praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” kata Agus.

Agus juga berpendapat dalam konteks etika berpolitik, akan lebih elegan kalau isu pencalonan putra dan juga menantu Presiden ini sebagai kepala daerah, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah selesai masa jabatannya pada periode ini.

Karena politik dinasti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di negara lain pun sering terjadi. Namun praktiknya mereka melakukan dengan cara yang lebih profesional.

Masih disampaikan Agus, akibat langgengnya politik dinasti ini juga akan berdampak pada fungsi dan tugas partai politik (parpol) dalam proses kaderisasi.

“Ya nantinya proses kaderisadi ini akan stagnan, karena tidak ada regenerasi dari kalangan parpol yang nantinya akan menduduki jabatan strategis baik di legeslatif maupun di eksekutif,” ungkap Agus

Selain itu akan menjadikan partai hanya sebagai mesin politik semata, yang pada gilirannya menutup kran fungsi ideal partai, sehingga tidak ada target kecuali kekuasaan.

Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan anak pejabat, atau selebriti, pengusaha tanpa melalui proses kaderisasi.

“Sehingga sebagai konsekuensinya dari poltik dinasti ini adalah tertutupnya kesempatan masyatakat yang merupakan kader handal dan berkualitas,” jelas Agus.

Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan, sehingga sulit untuk mewujudkan cita-cita demokrasi, dengan mencetak pemerintahan yang baik dan bersih.

Agus berharap pada gelaran Pilkada 2020 di Jawa Tengah, masyarakat tidak menjadi latah, hanya memilih calon pemimpin yang poluler tanpa melihat kualitas dan kredibilitas sang calon.

Sehingga ini menjadi PR bersama bagaimana menciptakan perpolitikan di Indonesia lebih berkualitas, tidak berbiaya mahal, sehingga putra dan putri bangsa terbaik di negeri ini memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih memimpin NKRI ini.

“Pendidikan politik penting dilakukan di tengah budaya politik yang masih pragmatis, dan berbiaya mahal,” tambahnya.

Harus Beri Teladan

Pada bagian lain, Pendiri Rumah pancasila dan Klinik Hukum Theodorus Yosep Parera menyayangkan jika benar anak-anak dari pimpinan negara ini juga ikut mencalonkan diri jadi pejabat.

Ini berkaitan pula dengan berita yang tersebar, Siti Nur Azizah yang merupakan putri Ma’ruf Amin (Wakil Presiden terpilih), siap maju Pilkada Tangerang Selatan pada 2020 mendatang.

Selain itu beredar kabar pula Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep yang merupakan putra Presiden Jokowi, masuk bursa calon Wali Kota Surakarta di Pilkada 2020.  

Tidak hanya itu, menantu Jokowi yakni Boby Nasution juga turut masuk dalam bursa pencalonan Wali Kota Medan pada gelaran Pilkada periode yang sama di Provinsi Sumatera Utara.

“Seharusnya para pemimpin bangsa ini bisa memberikan contoh yang baik bagi perpolitikan yang ada di Indonesia ini,” ungkap Yosep kepada rumpan.id Rabu malam.

Jika politik dinasti ini masih mendapat dukungan dari para elit, maka masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk memimpin tidak diberi kesempatan dan ruang untuk bisa membangun Indonesia.

Sehingga jika isu pencalonan itu memang benar, maka akan membawa kemunduran perpolitikan bangsa Indonesia ini.

“Jadi sebaiknya para pemimpin bangsa ini melarang anaknya, dan juga kerabatnya untuk mencalonkan diri, kecuali mereka terbukti benar-benar mampu,” lanjut Yosep.

Karena selama ini anak pejabat yang ramai diberitakan tersebut tidak memiliki pengalaman politik, apa lagi untuk memimpin suatu daerah. Masih banyak putra bangsa yang lebih mampu dan berpengalaman untuk menjadi pemimpin di negeri ini. (erna virnia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here