Oleh: Dani Setiawan

(Mahasiswa FH Universitas Negeri Semarang)

Dewasa ini masyarakat tengah diresahkan dengan penyebaran virus covid-19. Virus tersebut ditakuti karena kecepatan dan lingkup penyebarannya yang luas (Zhou, 2020). Sejak menjadi pandemi global banyak negara telah mengelurkan kebijakan guna mengatasi penyebaran covid-19, tak terkecuali Indonesia.

Presiden melalui Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional menyatakan bahwa penanganan covid-19 menjadi prioritas untuk diselesaikan.

Banyak instrumen hukum telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghadapi pandemi covid-19. Dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tinggi negara telah mengeluarkan kebijakan untuk tetap menjalankan penegakan hukum.

Melalui SEMA Nomor 1 Tahun  2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, MA diantaranya menetapkan bahwa Persidangan perkara pidana tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran covid-19.

Kemudian untuk menghindari adanya kontak fisik Dirjen Badilum mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference yang mengatur bahwa selama masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau teleconference.

Pasca ditertibkannya surat edaran oleh MA banyak sidang perkara pidana yang dilakukan secara teleconference. Panitera MA Made Raya Aryawan menyatakan selama bulan Januari hingga 17 April 2020 sebanyak 1212 perkara pidana telah di putus, dimana dalam pelaksanaan sidangnya, ada yang secara teleconference dan ada juga yang menggunakan persidangan tatap muka dengan protokol social distancing (Halim, 2020).

Apabila kita melihat jumlah perkara pidana yang telah diputus, memang terlihat persidangan teleconference begitu efektif dijalankan di tengah pandemi Covid-19, namun yang perlu diperhatiakn ialah dasar hukum dari persidangan teleconference tersebut.

Apakah SEMA dan Surat Edaran Ditjen Badilum merupakan alas hukum yang dapat dikategorikan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum?. Kemudian Apakah persidangan teleconference tidak bertentangan dengan Asas Legalitas dan ketentuan beracara dalam KUHAP?.

Kedudukan Produk Hukum Mahkamah Agung Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Untuk mengetahui kedudukan produk hukum MA terlebih dahulu harus dilihat payung hukum dari keberlakuan produk hukum tersebut. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan rule making power kepada MA. Kewenangan ini membuat MA dapat mengeluarkan peraturan pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum (Cahyadi, 2014).

Peraturan yang dikeluarkan MA tersebut memiliki kekutan hukum mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan. Hal ini diperjelas dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan kewenangan khusus untuk membuat peraturan, MA dapat mengeluarkan peraturan terbatas yang bersifat sebagai pelengkap menyangkut cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan.

Bentuk peraturan tersebut dikenal dalam dua bentuk yaitu SEMA ialah suatu bentuk edaran dari pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi dan PERMA yaitu suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara (Panggabean, 2001). Perbedaan dari kedua produk hukum tersebut terletak pada ruang lingkup peraturan tersebut.

SEMA hanya mengikat secara internal di MA karena isinya juga lebih bersifat adiministrasi, sedangkan PERMA sebagai keputusan normatif yang mengatur kepentingan umum mengikat untuk para hakim, jaksa, advokat, dan masyarakat pencari keadilan yang hendak beracara di pengadilan sebab isinya merupakan ketentuan mengenai hukum acara (Shalihah, 2018).

Berdasarkan fungsi dan ruang lingkup dari kedua peraturan tersebut yang dapat disejajarkan dengan peraturan perundang-undangan ialah PERMA yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum sedangkan SEMA yang hanya mengikat secara internal dalam MA tidak dapat disejajarkan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan kedudukan SEMA berada dibawah peraturan perundang-undangan.

Quo Vadis Asas Legalitas

Sebagaimana kita tahu ditengah Pandemi Covid-19, persidangan perkara pidana dilakukan secara teleconference. MA melalui Surat Edaran Dirjen Badilum telah melegalkan adanya persidangan teleconference untuk perkara pidana. perlu dicermati apakah surat edaran tersebut dapat dijadikan alas hukum untuk melaksanakan keseluruhan acara sidang dalam persidangan perkara pidana?, tentunya tidak.

Sebagaimana telah djelaskan diatas surat edaran yang dikeluarkan oleh MA tidak memiliki kekuatan hukum selayaknya peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, surat edaran tersebut tidak dapat dijadikan alas hukum untuk melaksanakan keseluruhan acara dalam persidangan perkara pidana.

sehingga dalam melaksanakan persidangan perkara pidana haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain.

Mengenai persidangan teleconference dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan yang mengaturnya. Pengaturannya dapat dijumpai dalam peraturan perundang undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa saksi atau korban dapat didengar keterangannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memang dapat menjadi alas hukum bagi dilaksanakannya persidangan teleconference, namun apabila kita cermati ketentuan tersebut hanya berlaku saat acara sidang pembuktian karena keterangan saksi atau korban didengarkan saat pembuktian.

Lalu bagaimana dengan acara sidang pembacaan surat dakwaan sampai dengan pembacaan putusan?, tidak terdapat alas hukum yang mengatur mengenai pembacaan dakwaan sampai pembacaan putusan secara teleconference.

Oleh karena itu, acara sidang selain pembuktian apabila dilakukan secara teleconference sangatlah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana, sebab tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Perpu Sebagai Solusi Yang Tepat

Kebijakan pemerintah untuk menghadapi pandemi covid-19 seyogyanya tidak hanya berlandaskan asas salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). Ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan secara tertulis dalam undang-undang tentunya wajib dijunjung tinggi.

Pemberlakuan SEMA sebagai alas hukum untuk melaksanakan sidang teleconference tentunya tidak tepat, seharusnya pemerintah mengeluarkan produk hukum yang setara undang-undang untuk mengatasi permasalahan hukum yang terjadi. Menurut penulis lebih tepat apabila presiden mengeluarkan Perpu yang mengatur mengenai tata cara persidangan selama masa pandemi covid-19.

Perpu yang setara dengan Undang-Undang dapat mengesampingkan ketentuan beracara dalam perkara pidana yang diatur di KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain. Selain itu perpu memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum layaknya undang-undang tidak seperti SEMA yang hanya mengikat secara internal dalam MA.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here