Oleh: Dr. Yovita A. Mangesti, SH.,MH

Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi. Suatu fenomena yang indah, ketika rakyat datang berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS), baik remaja yang segar bugar hingga lansia renta oleh usia, mereka yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit. Semuanya berupaya ikut andil dalam pesta ini.  

Pesta ini menjadi makin menarik, ketika segenap raga dan jiwa datang bukan semata-mata atas alasan hak pilih, tetapi komitmen memenuhi undangan negeri ini.  

Komitmen ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual rakyat menjadi energi bagi kekuatan lahiriah untuk ambil bagian perikatan diri pada kedaulatan rakyat.

“Kedaulatan rakyat” ini berada dalam sebuah negara Indonesia, sebuah negara hukum. Jika diandaikan negara ini sebuah rumah, maka konstitusilah pondasinya, undang-undanglah pilar-pilarnya, norma bagikan temboknya, serta hukum adalah atap yang melingkupi rakyat yang berdaulat di dalamnya.

Namun, itu hanyalah ilustrasi pengandaian saja. Tetapi secara yuridis konstitusional, kita dapat mengkajinya “kedaulatan rakyat” berdasar stufenbau konstitusi, mulai dari; Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Demokrasi Indonesia, merupakan model kedaulatan rakyat yang berorientasi pada satu rechts idee (cita hukum), pada ideologi, yaitu Pancasila. Pancasila menggerakkan, memberi spirit pada demokrasi dalam segala bentuk intrumennya.

Dalam sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Konkritisasi sila ini disebutkan dalam Butir-Butir Pancasila sila ke-4 sebagai berikut:

  1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
  2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
  3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
  6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
  7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
  10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Ini menjadi golden rules, guide-line untuk membangun sikap batin dan perilaku lahiriah rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Pasal ini menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia, bahwa kedaulatan rakyat, suara rakyat yang terhimpun, harus dilaksanakan menurut undang-undang.

Secara sosiologis rakyat memegang kedaulatan, tetapi sebagai negara hukum yang tunduk dan menjunjung tinggi hukum (konstitusi), kedaulatan rakyat hanya akan memperoleh legitimasi atas undang-undang yang berlaku.

Lebih lanjut pasal 22 E UUD 1945 menyebutkan:

  • Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali
  • Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih  anggota DPR, Presiden dan  Wakil Presiden, dan DPD
  • Peserta pemilihan umum untuk memilih anggotaDPR  dan anggota DPRD adalah partai politik
  • Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan
  • Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap , dan mandiri.
  • Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Lebih konkret lagi, merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang  Pemilu, pada pasal 1 menyebut bahwa : Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Paparan ini menegaskan pada kita, bahwa memaknai kedaulatan rakyat bukanlah atas dasar berapa banyak rakyat bisa dimobilisasi, dihimpun, dikumpulkan di ruang publik.

Kedaulatan harus dilegitimasi oleh undang-undang sebagai instrument hukum. Penerapannya pun berdasar pada  asas lex superior derogat legi inferior (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah), lex specialis derogat legi generalis (aturan yang bersifat khusus  mengesampingkan aturan yang bersifat umum, lex posterior derogat legi priori (aturan yang sederajat, aturan yang paling baru mengesampingkan aturan yang lama).

Sebagai bagian dari bangsa yang berkedaulatan rakyat dan hidup dalam negara hukum, peran sosial yang diemban masing-masing pribadi baik sebagai warga negara biasa, maupun yang berkedudukan di lembaga-lembaga apapun, tentunya jelas, sampai sejauh mana legitimasi diberikan untuk bersikap tindak.

Bahkan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Mahkamah Konstitusi. 

Komitmen bahwa NKRI “harga mati” hendaknya hidup dalam sanubari kita sebagai bangsa yang beradab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here