Oleh: Harya Damar Panuluh

(Mahasiswa FH Universitas Islam Indonesia)

Melihat fenomena yang terjadi di tengah situasi pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020 untuk mencegah meluasnya penularan Covid-19.

Kebijakan ini berpengaruh pada mobilitas masyarakat dan berdampak pada sektor ekonomi. Salah satu dampak yang muncul dari pemberlakuan PSBB yaitu pelarangan mudik Lebaran yang secara resmi diterapkan pada tanggal 24 April 2020. Kebijakan ini berimplikasi pada bisnis, salah satunya di sektor penerbangan.

Pendapatan industri maskapai nasional diprediksi menurun pada periode Lebaran tahun ini. Hal itu terjadi seiring dengan larangan terbang yang diumumkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga 1 Juni 2020. Bahkan pengamat penerbangan Alvin Lie memproyeksikan maskapai akan mengalami penurunan pendapatan lebih dari sembilan puluh persen selama periode Lebaran tahun ini.1

Tidak hanya sektor penerbangan yang terdampak oleh PSBB, bisnis di sektor lain juga ikut terdampak seperti sektor perhotelan, pariwisata, tempat hiburan, otomotif, ritel pakaian, minyak bumi, hingga properti. Akibatnya sektor tersebut diprediksi akan merugi dan perusahaan yang bergerak di bidang tersebut harus was-was akan potensi gulung tikar sebagaimana yang dialami oleh startup hotel Airy Rooms yang secara resmi berhenti beroperasi secara permanen pada 31 Mei 2020.2 Mau tidak mau, para pengusaha harus menyiapkan strategi untuk meminimalisasi kerugian.

Kondisi tersebut membuat pengusaha melakukan tindakan preventif untuk menghindari kerugian secara masif. Salah satu tindakan yang bisa diambil yaitu mengajukan relaksasi kredit. Relaksasi kredit menjadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.3 Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka melindungi para pelaku usaha dari beban kredit yang berlebihan di tengah situasi pandemi yang berpotensi membuat perusahaan gulung tikar.

Selain untuk melindungi para pengusaha dari ancaman gulung tikar, kebijakan ini juga diambil untuk membantu industri keuangan di sektor perbankan. Hal ini didasarkan fakta bahwa situasi pandemi berdampak pada kemampuan debitur terutama yang terdampak untuk melunasi kredit. Demi menghindari tingginya rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL), maka kebijakan ini diambil sebagai jalan keluar dari kemungkinan pengaruhnya terhadap stabilitas industri keuangan di sektor perbankan. Lantas dari kebijakan tersebut muncul pertanyaan, bagaimana eksekusi dari relaksasi kredit sehingga menjadi solusi bagi pengusaha? Selain itu, bagaimana kebijakan ini akan membantu industri keuangan di sektor perbankan?

Eksekusi POJK Nomor 11 Tahun 2020 beserta solusi problem perkreditan pengusaha

OJK memberikan respon dengan memberikan relaksasi kredit melalui POJK Nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Dalam POJK tersebut stimulus perekonomian yang dimaksud meliputi meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.4 Kebijakan tersebut berlaku untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.5 Pemberlakuan kebijakan ini juga dibatasi untuk debitur dengan nilai kredit paling banyak sepuluh miliar rupiah.6

Keringanan dapat diberikan maksimal satu tahun, dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank/leasing.7 Bentuk keringanan yang bisa digunakan yaitu penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara dan/atau lainnya sesuai kesepakatan baru.8

Dengan melihat skema relaksasi yang fakta bahwa relaksasi yang terkandung dalam POJK Nomor 11 Tahun 2020 tidak mencangkup relaksasi untuk debitur yang memiliki nilai kredit di atas sepuluh miliar rupiah, dan hal itu pun masih diperketat dengan pedoman penetapan debitur sesuai Pasal 2 ayat (5) POJK Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur bahwa debitur yang berhak atas kebijakan relaksasi kredit adalah debitur yang memenuhi kriteria yaitu terdampak Covid-19 dan bergerak di sektor yang terdampak Covid-19.9

Hal ini menjelaskan bahwa penyaluran fasilitas relaksasi kredit ini ditujukan pada debitur kalangan tertentu, bukan untuk semua debitur. Debitur yang dituju adalah debitur yang benar-benar terdampak Covid-19 sehingga ada kemungkinan ia tidak mampu membayar, maka diberikanlah ia kelonggaran melalui kebijakan ini. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi bagi para debitur khususnya pengusaha untuk bisa tetap bertahan menjalankan usahanya di tengah pandemi dengan baik dan menghindari kemungkinan akan terjebak pada kredit macet yang akan menyulitkan kegiatan bisnis bagi pengusaha di kemudian hari

Pengaruhnya terhadap sektor perbankan

Relaksasi kredit dilakukan untuk menekan risiko kredit macet yang akan merugikan sektor perbankan, karena tingginya NPL berpotensi menimbulkan ketidakstabilan likuiditas perbankan.10

Ekonom Senior Indef Aviliani memperkirakan, NPL bank akan melonjak tinggi dari posisi sekarang ini yang berada pada kisaran 2,79% (gross) dan NPL net sebesar 1,00% per Februari 2020.11 Dengan demikian maka kesehatan perbankan harus diperhatikan.

POJK telah mengatur bahwa sasaran debitur yang mendapat fasilitas relaksasi kredit hanya debitur tertentu sehingga tidak semua debitur memperoleh relaksasi kredit. Otomatis kebijakan ini harus diawasi penyalurannya, jangan sampai debitur yang tidak memenuhi kriteria menikmati kebijakan ini. Dampak apabila penyaluran kebijakan tersebut tidak tepat maka akan merugikan dua sektor industri keuangan yakni perbankan dan perusahaan pembiayaan (multifinance) seperti yang diungkapkan Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), sekaligus Ekonom Senior, Mirza Adityaswara.12

Kesimpulan yang bisa diambil dengan melihat realita yang terjadi, sudah seharusnya para pihak baik Pemerintah, Bank sebagai kreditur, dan pengusaha sebagai debitur, bekerjasama untuk menanggulangi dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 supaya bisa meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan.

Kerugian di berbagai sektor adalah hal yang pasti terjadi, namun dampaknya bisa ditanggulangi dengan upaya dan strategi dari pemerintah seperti relaksasi kredit.

Penulis memiliki keyakinan bahwa sektor perbankan akan menjadi sumber kekuatan negara apabila pengelolaan kredit dilakukan dengan baik. Apa yang dilakukan pemerintah berupa relaksasi kredit bagi debitur dengan kriteria tertentu merupakan kebijakan yang dinanti oleh para pelaku usaha demi menciptakan keberlanjutan dan kondusivitas kegiatan bisnis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here