SEMARANG – Pancasila sebagai grundnorm alias norma dasar hukum di Indonesia wajib dijadikan acuan pembuatan semua aturan positif di bawahnya. Termasuk, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Hal itu dibahas saat Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Yosep Parera, menemui perwakilan Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Kota Semarang, Rabu (27/3/2019) lalu di Sekretariat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Jalan Semarang Indah Blok D15/32, Kota Semarang.

Ketua FKHM UIN Walisongo, Masfirotun Nasikhah,  mengatakan pihaknya bermaksud untuk mengundang Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum untuk menjadi pembicara pada acara Walisongo Lawyer Club (WLC) 24 April 2019 mendatang.

Mengusung tema “RKUHP: Liberalis atau Pancasilais”,  WLC ini juga akan turut mengundang mahasiswa dari berbagai universitas lain untuk datang ikut berdiskusi. Kegiatan itu juga sengaja diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun FKHM UIN Walisongo, yang didirikan sejak tahun 2016.

“Ini WLC yang ketiga, sejak tahun 2016,” kata Masfirotun kepada rumpan.id sesaat setelah bertemu Yosep Parera di kantornya itu. 

Berkaitan dengan tema yang diangkat, Masfirotun berargumen pembahasan mengenai RKUHP yang akan disahkan seharusnya bukan hanya mengenai pasal-pasal saja, akan tetapi lebih kepada nilai-nilai Pancasila yang diusung di dalamnya.

Dia berargumen, KUHP yang sekarang digunakan merupakan produk dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di masa lalu, sehingga banyak pasal yang tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia.

“KUHP sekarang kan buatan Belanda, masih nggak sih selaras dengan kehidupan masyarakat Indonesia,?” lanjutnya.

Sebagai contoh, Masfirotun mengatakan, Pasal 292 KUHP merupakan pasal yang sudah tidak sesuai dengan nilai Pancasila.. Sebab, pasal tersebut dapat ditafsirkan memperbolehkan hubungan sesama jenis antara orang yang sudah dewasa dan orang dewasa lainnya.

“Ini yang kemudian menyebabkan terjadinya seks bebas di Indonesia,” ungkap Masfirotun.

Dirinya juga berharap dengan WLC ini akan dapat membantu menyelesaikan permasalahan terkait polemik sistem hukum pidana di Indonesia, serta dapat dijadikan pengetahuan hukum bagi peserta yang hadir.

“Karena sebagai mahasiswa dapat belajar mengenai hukum, idealnya seperti apa,” sambung dia.

Menanggapi permintaan dari perwakilan UIN Walisongo itu, Yosep mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan diskusi tersebut. Menurutnya kegiatan semacam ini memang sudah seharusnya dilakukan oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia.

“Sangat bagus, bisa dijadikan masukan untuk pemerintah,” kata Yosep. (Sutrisno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here