FOTO-FOTO RUMPAN.ID/EKA SETIAWAN
Seminar Nasional RKUHP di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Selasa (5/11/2019).


SEMARANG – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memungkinkan penyelesaian suatu tindak pidana di satu tempat dan tempat lain akan berbeda. Sebab, RKUHP ini yang digadang-gadang segera menggantikan KUHP buatan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda ini adalah aturan yang sangat Pancasilais

“Di RKUHP ini kultur budaya setempat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana,” kata Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang, Yosep Parera, saat kegiatan “Seminar Nasional RKUHP” di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Kota Semarang, Selasa (5/11/2019).

Aturan-aturan yang ada di RKUHP ini, sebut Yosep, tentunya bersumber dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Filosofi Pancasila. Sebab itulah, aturan yang dibuat lewat pasal-pasalnya tentu mempertimbangkan kultur dan budaya asli Indonesia.

“Jadi bisa sangat mungkin, misalnya ada perzinaan di Jawa dan di Papua akan berbeda penanganannya,” lanjutnya.

Yosep menegaskan, aturan yang dibuat untuk diterapkan di Indonesia ini harus Pancasilais. Ini sesuai keinginan founding fathers bangsa ini ketika memerdekakan Indonesia.

Mereka juga sudah menyiapkan Pancasila, yakni sebagai bekal dan peta jalan untuk bagaimana merawat rumah Indonesia sebagai rumah bersama yang aman, tenteram, damai dan sejuk untuk dinikmati bersama. Peta jalan itu tentunya termasuk dalam penegakan hukum. 

“Pasal-pasal di RKUHP itu tentu untuk diterapkan pada manusia. Karena hukum ini dibuat manusia untuk manusia,” sambung Yosep.

Melihat aturan yang sangat bagus ini, sebut Yosep, tentunya harus dibarengi dengan para penegak hukum berintegritas. Mulai dari polisi, jaksa, hakim hingga sipir di lembaga pemasyarakatan (lapas), termasuk pula para advokat.

“Tugas hukum di Indonesia adalah merawat manusia,” tegasnya.

Sementara itu, Prof. Barda Nawawi, yang juga jadi pemateri seminar, menyebut penyusunan RKUHP ini sudah memakan waktu panjang. Bahkan sudah ada beberapa profesor yang sebelumnya ikut menyusun kini sudah meninggal dunia.

“Saya yang paling tua, yang masih hidup,” kata Prof. Barda Nawawi yang kini sudah berusia 77 tahun ini.

Selain Prof. Barda dan Yosep Parera, tampil sebagai pemateri pada seminar tersebut adalah Prof. Achmad Gunaryo selaku Guru Besar Mata Kuliah Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang. Dia berargumen dan optimis RKUHP ini lebih baik dari KUHP yang berlaku saat ini.

“Walaupun tentu butuh waktu, tapi ini semoga membawa arah penegakan hukum menjadi lebih baik,” katanya.

Peserta memenuhi ruang Audit 2 Kampus 3 UIN Walisongo Semarang tempat seminar berlangsung.

Kegiatan seminar tersebut diikuti ratusan peserta, terutama para mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang. Seminar juga makin meriah dengan hiburan dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum.

Mereka menampilkan Tari Saman asal Aceh dan Band Rumah Pancasila yang membawakan sejumlah lagu buatan sendiri bernuansa keindonesiaan maupun lagu daerah. Yosep Parera juga sempat menghibur para peserta seminar dengan membacakan puisi karyanya sendiri yang bercerita soal Papua.  (eka setiawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here