Foto: Sutrisno
Tim Advokat Rumah Pancasila menjelaskan kasus pajak di Sumbawa Besar yang sedang di tangani, Senin (30/9/2019). Urutan dari kiri pertama advokat Alif Abdurrahman, urutan kedua advokat Ceicilia Novita, urutan ketiga advokat Hirda Rahma dan urutan keempat advokat Shofi Nur Aini.

SEMARANG – Advokat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang menangani kasus terhadap Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.

Kasusnya, SKPKB dikeluarkan setelah klien mereka dijatuhi pidana penjara dan denda. Advokat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang itu dipimpin Ceicilia Novita dan Shofi Nur Aini dengan anggotanya Advokat Alif Abdurrahman dan Advokat Hirda Rahmah.

“Beberapa waktu lalu, klien berkonsultasi dengan Rumah Pancasila tentang kasusnya,” kata Ceicilia Novita alias Vita, Senin (30/9/2019) siang di kantor Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang.  

Klien mereka, sebut Vita, berinisial CM. Dia adalah pengusaha, pemilik salah satu Unit Dagang (UD) di Sumbawa.  

Kronologinya, pada rentang waktu tahun 2007 – 2010, CM melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dari UD miliknya dengan hasil nol. Ternyata laporan itu fiktif sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara.

Atas perbuatannya, CM didakwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).  Pada putusannya, sesuai Peninjauan Kembali (PK) No. 123PK/PID.SUS/2017 terdakwa dipidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp 16.845.085.600 subsidair 2 bulan penjara. Nominal itu merupakan pajak terhutang CM yakni sekira Rp8miliar, dikalikan 2.

Pada putusan sebelumnya, di MA nomor 2189K/PID.SUS/2015 CM dipenjara 2 tahun dan denda Rp 16.845.085.600 subsidair 8 bulan.  Pada putusan banding No. 05/PID/2015/PT.MTR, CM dipidana penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp 16.845.085.600 subsidair 2 bulan penjara.

Sementara di putusan tingkat pertama, di PN Sumbawa teregister No. 239/PID.SUS/2014/PN.SBW, CM dipenjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 16.845.085.600 subsidair 4 bulan penjara. 

Dari putusan PK tersebut, CM sudah menjalaninya 1 tahun penjara ditambah 2 bulan sebagai subsideritas atas denda yang tak dibayarkan.  

Tetapi walaupun sudah menjalani pidana itu, CM kembali menerima SKPKB untuk tahun 2007-2010 dengan total tagihan pajak sebesar Rp 12.469.653.633. Jumlah ini akumulasi dari total pajak yang harus dibayar yakni sekira Rp8miliar ditambah bunga 48 persen dari nilai itu.

Vita menerangkan ketentuan di dalam Pasal 13 ayat (5) UU KUP dijelaskan bahwa “Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat, SKPKB tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar,” katanya.

Filosofi Pancasila

Advokat Hirda menambahkan, langkah-langkah yang diambil dalam menangani kasus tersebut, sesuai dengan tujuan utama Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang KUP yang telah dikaji sesuai folosofi nilai-nilai Pancasila.

“Ya kita semua tahu bunyi dari sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan tentunya dalam sila tersebut mempunya makna yang mendalam dalam hidup di Rumah Indonesia ini, bagaimana kita sesama manusia bisa hidup dengan saling memanusiakan,” kata Hirda.

Lebih lanjut Hirda menjelaskan bahwa tugas hukum di Indonesia adalah dalam rangka merawat kemanusiaan. Usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil, dan baik dalam hal kemanusiaan semesta, terderivasi menjadi seruan untuk merawat nilai-nilai kemanusiaan.

Foto: Adhi Leksono
Tim melakukan rapat terbatas membahas kasus pajak yang sedang ditangani di Kantor Rumah Pancasia dan Klinik Hukum di Semarang, Sabtu (28/9/2019).

Keharusan merawat nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban memberi dasar normatif bagi hukum Indonesia untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di satu sisi dan bertindak adil dan beradab di sisi yang lain.

“Dalam kasus ini CM adalah seorang warga negara, seorang perempuan, seorang istri dan seorang Ibu yang dalam hidup nya telah menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan yang wajib kami bela,” terang Hirda.

Masih disampaikan Hirda maka seharusnya CM tidak lagi harus membayar tagihan sesuai SKPKB tahun 2007-2010 atas kasus yang sama setelah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Karena saat ini UD yang dikelola CM juga sudah tutup sejak tahun 2018, selama dia berada di penjara.

“Lalu apakah masih pantas negara dalam hal ini Dirjen Pajak masih menuntut CM untuk membayar kewajiban pajaknya, sementara CM sudah menjalani masa hukum pidana dipenjara selama 1 tahun 2 bulan, dan sudah dimiskinkan oleh negara?,” kata Hirda.

Maka, Rumah Pancasila berargumen dengan dasar kemanusiaan sesuai filosofi Pancasila, jika pihak pajak melanjutkan kasus itu maka telah menabrak aturan yang lebih tinggi.

“Ini juga tidak boleh dilakukan karena sesuai dengan asas ne bis in idem bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas kasus yang sama,” jelasnya.

Datangi Sumbawa

Advokat Alif mengemukakan, dia bersama tim akan datang ke KPP Sumbawa Besar pada Kamis (3/10/2019).

Alif menyayangkan masih adanya perilaku penegak hukum yang masih memiliki cara berpikir legisme, yaitu memandang dan membaca undang-undang sebatas tekstual. Hal ini menjadi kendala utama jika dari mereka tidak memiliki kesadaran yang tinggi bagaimana memaknai UU yang ada dengan baik dan benar.

“Hal-hal seperti ini yang dilakukan mayoritas orang Indonesia, di mana menjalankan UU sesuai dengan paradigma positivisme, yaitu memahami UU sesuai apa yang tertulis saja, realismenya naif,” kata Alif.

Lebih lanjut Alif menjelaskan bahwa kebanyakan penegak hukum saat ini hanya sebagai corongnya undang-undang, tidak mau menggali lebih jauh nilai-nilai yang ada seperti nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan dan lain sebagainya. Maka wajar saja jika hukum dijalankan secara serampangan.

Padahal Undang-Undang KUP dibuat untuk memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta dapat terciptanya kepastian hukum.

Hal ini sesuai dengan sistem pajak yang ada di Indonesia yaitu asas equality di mana pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara sendiri tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

“Tindakan Dirjen Pajak yang mengeluarkan SKPKB pada CM adalah tindakan yang tidak sesuai dengan asas equality dalam perpajakan,” jelas Alif.

Alif Juga mengakui bahwa pihaknya tidak takut untuk menjadi berbeda dalam penegakan hukum, karena apa yang dijalankannya bersama dengan timnya berdasarkan atas perintah Pancasila, dalam rangka merawat kemanusiaan.

“Yang akan kami lakukan, kami akan segera berkirim surat kepada KPPP Sumbawa untuk beraudiensi dan mendengarkan alasan pihak pajak mengeluarkan SKPKN, dengan tembusan kepada Presiden RI, DPR RI Komisi 3 dan Komisi 9, Kementerian Keuangan RI, Dirjen Pajak, Kanwil Pelayanan Pajak Provinsi Nusa Tenggara Barat,” pungkas Alif. (erna virnia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here