Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Yosep Parera


SEMARANG – Sejumlah regulasi baru di Indonesia, mulai dari Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) maupun Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUUKPK) menuai aksi protes.

Aksi protes itu di antaranya berwujud gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi di sejumlah tempat, Selasa (24/9/2019). Mereka tidak sepakat dengan regulasi baru yang akan disahkan Wakil Rakyat.  

Melalui official channel Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Yosep Parera angkat bicara soal kontroversi itu. Ini juga sebagai tanggapan dari banyaknya permintaan dari warga meminta Rumah Pancasila dan Klinik Hukum membahasnya di media sosial.

“Kami tidak ingin berdebat di dalam tataran bawah di mana kita berbicara mengenai ketentuan-ketentuan rigid daripada pasal-pasal di dalam kedua peraturan perundang-undangan yang sedang dirumuskan dan dibahas, kemungkinan besar akan disahkan oleh DPR RI dan Presiden RI,” ungkap Yosep di akun media sosial Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Selasa (24/9/2019).

Yosep menekankan ketika berbicara tentang hukum berarti berbicara mengenai manusia. Sebab, hukum hadir untuk merawat manusia supaya benar-benar menjadi manusia yang adil dan beradab.

Selain itu hukum di Indonesia tidak bisa lepas daripada filosofi Pancasila, sehingga masyarakat dapat membaca dengan jelas lambang yang terdapat di dalam lambang pengadilan, di tengah daripada logo tersebut terdapat roh atau hatinya yang melambangkan simbol-simbol Pancasila.

“Kalau kita lihat di dalamnya terdapat gambar bintang, rantai berbentuk lingkaran dan segi empat, pohon beringin, kepala banteng dan padi dan kapas,” kata Yosep.

Pancasila ini menjadi saripati daripada keadilan yang ada di negeri ini, hal ini juga terlihat jelas saat memasuki ruang sidang di mana di atas kepala majelis hakim itu terdapat Burung Garuda Pancasila.

Hal ini menggambarkan bahwa hampir seluruh peraturan perundang-undangan di dalam membacanya tidak bisa melepaskan diri daripada kacamata Pancasila. Namun sayangnya di dalam praktiknya tidak pernah satupun putusan pengadilan yang membahas dan berdasarkan filosofi Pancasila di dalam memberikan atau menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa.

“Hal ini bisa terlihat pada putusan pengadilan atas perselisihan di dalam perkara perdata atau di dalam penyelesaian perkara-perkara yang berhubungan antara masyarakat dengan pejabat publik di ruang sidang baik di PTUN, di Pengadilan Militer, di Pengadilan Agama dan lain sebagainya,” ungkap Yosep.

Sementara, soal RUU KPK dan RUU KUHP, Yosep Parera berpendapat bahwa kehadiran RUU KPK adalah dalam rangka bagaimana hukum dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam bingkai filosofi Pancasila, yaitu sebagai upaya memanusiakan keadaban manusia sekaligus dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Sebelum berpendapat lebih jauh sebaiknya kita harus mengerti terlebih dahulu kenapa KPK itu didirikan?,” kata Yosep.

Yosep merinci bahwa kehadiran KPK itu dalam rangka untuk menjaga marwah setiap pejabat-pejabat negara yang ada di Indonesia, tidak untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terhormat dan tercela sehingga berujung pada merugikan masyarakat sebagai orang-orang yang harus dilayani di Rumah Indonesia.

Kehadiran KPK juga diharapkan dapat menjaga keuangan negara, karena dengan menjaga keuangan negara maka negara mampu untuk melayani masyarakat di segala bidang baik itu kesehatan, pendidikan, ruang-ruang pekerjaan dan lain sebagainya.

Maka peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk KPK haruslah peraturan yang dibuka seluas-luasnya agar seluruh personil dari KPK dapat memasuki ruang-ruang institusi pemerintah, kemudian mengadakan pembaharuan-pembaharuan di sana, mengadakan edukasi-edukasi sekaligus mengadakan pencegahan-pencegahan, sehingga martabat dari para pejabat bisa dijaga sekaligus keuangan negara tidak bocor kemana-mana.

“Tugas utama KPK adalah mengawasi sekaligus melakukan pencegahan-pencegahan di dalam institusi-institusi negara agar mereka tidak melakukan perilaku-perilaku korup, sehingga mereka yang terpilih benar-benar menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai orang-orang yang ditunjuk oleh masyarakat untuk melayani masyarakat,” tegas Yosep.

RUU KUHP

Pada kesempatan yang sama, Yosep juga memberikan pendapat terkait RUU KUHP, di mana RUU ini membahas mengenai perilaku-perilaku masyarakat di ruang publik.

Yosep juga tidak lupa mengajak masyarakat harus melihatnya sesuai dengan filosofi Pancasila.

“Maka kita juga harus mengerti bahwa di bawah filosofi Pancasila semua ketentuan-ketentuan pasal tidak perlu dikhawatirkan,” ungkap Yosep.

Lebih lanjut Yosep menjelaskan karena dalam setiap peraturan-peraturan yang dibuat sekalipun itu dibuat secara salah dan merugikan masyarakat, maka masih ada ruang pengadilan yang terpancarkan melalui filosofi Pancasila.

Hal itu juga terdapat di hati daripada kemegahan simbol pengadilan, dengan dasar itulah diharapkan mampu merubah perilaku daripada hakim-hakim di dalam memberikan putusan-putusannya.

Tujuannya, agar mampu memberikan rasa keadilan bagi pelaku kejahatan, bagi korban dan juga bagi masyarakat apabila kejahatan yang dilakukan tersebut ternyata menyentuh daripada kehidupan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia atau di ruang-ruang terbatas tertentu.

“Maka Rumah Pancasila dan Klinik Hukum menyampaikan kepada seluruh sahabat Rumah Pancasila, apabila ketika kita berdebat di dalam tataran yang paling bawah pasal, maka kita tidak akan menemukan titik temu karena setiap kelompok masyarakat dan individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda di dalam suatu aturan tertentu mengenai pasal ketentuan undang-undang,” ungkap Yosep.

Yosep juga berpendapat bahwa lepas daripada kontroversi yang luas dibicarakan oleh masyarakat khususnya atas munculnya kedua RUU tersebut dirinya menyatakan bahwa itu tidaklah masalah.

Selama pengadilan yang diduduki oleh para hakim-hakim sebagai utusan Tuhan ini, mampu membaca secara benar ketentuan pasal-pasal tersebut dengan menggunakan lambang kemegahan pengadilan yaitu simbol filosofi Pancasila.

“Jika filosofi Pancasila yang digunakan dalam membaca setiap pasal-pasal yang ada, dan mereka para hakim ini menjalankan roh nilai-nilai Pancasila yang terpampang jelas di dalam lambang kemegahan pengadilan, maka hal ini bisa mengubah ranah pengadilan menjadi lebih baik  dalam bidang hukum di seluruh wilayah RI,” pungkas Yosep. (erna virnia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here