oleh: Dr. Yovita Arie Mangesti , SH.,MH Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pemasyarakatan berasal dari kata dasar “masyarakat”, ditambah imbuhan “pe-“ dan “-an” yang berarti kegiatan/proses memasyarakatkan warga.

Istilah pemasyarakatan dimaknai juga sebagai suatu sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pemayarakatan timbul atas dasar pemahaman bahwa penjara sebagai salah satu bentuk sanksi hukum bukanlah semata-mata punishment yang menjerakan dengan membalaskan dendam negara pada pelaku kejahatan tetapi menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Bentuk pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, merupakan upaya untuk mencapai keadilan restorative.

Konsep pendekatan restorative justice lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Semangat melakukan revisi Undang-Undang Pemasyarakatan dilandasi pertimbangan bahwa perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip pelindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Telah dilakukan revisi dan dihasilkan RUU Pemasyarakatan, yang menimbulkan beberapa hal untuk bisa dikaji bersama.

Pasal yang kontroversial di antaranya :

Pasal 9 Narapidana berhak:

a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

e. mendapatkan layanan informasi;

f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;

k. mendapatkan pelayanan sosial; dan

l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Bunyi pasal 9 butir c ini menimbulkan pro dan kontra karena kata “rekreasi” menimbulkan kesan bahwa narapidana akan diberi kelonggaran waktu untuk jalan-jalan atau darmawisata.

Sangat disayangkan pilihan atas penggunaan kata “rekreasi” ini dianggap bertentangan dengan narapidana yang seharusnya “dijerakan” karena hukuman, bukan perlakuan istimewa.

Padahal, jika dikaji dalam penjelasan Pasal 9 butir c tersebut: …rekreasional dalam penjelasannya dimaksudkan adalah kegiatan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan narapidana memiliki waktu tambahan untukn kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan. Sedangkan kesempatan mengembangkan potensi antara lain membawa alat untuk melukis, menulis, atau melakukan kegiatan lain sesuai minat dan bakatnya.

Pasal 10 (1) selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas;

a. remisi

b. asimilasi

c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga

d. cuti bersyarat

e. cuti menjelang bebas

f. pembebasan bersyarat

g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. berkelakuan baik
b. aktif mengikuti program pembinaan; dan
c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko

(3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paing sedikit 9 (sembilan) bulan
(4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup dan terpidana mati
Pasal 10 Ayat (1), menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Bagaimana mungkin narapidana diberikan cuti sedangkan narapidana adalah warga negara yang dibina karena sanksi hukum. Sedangkan tenaga kerja dan profesional bahkan tidak sempat cuti karena tuntutan tanggungjawab pekerjaan dan mencari nafkah.
Di balik pasal yang kontroversial di atas, namun ada pasal yang
mencerminkan keunggulan dari undang-undang ini, yaitu dengan
diberikannya hak dan kewajiban yang diatur khusus dalam Pasal 12, dan Pasal 61. 
Pada Pasal 12 tercermin upaya untuk memperhatikan kebutuhan anak, bentuk dari upaya pencapaian keadilan dengan mengindahkan harkat dan martabat anak yang tercantum sebagai berikut:
Hak dan Kewajiban Anak dan Anak Binaan:
a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e. mendapatkan layanan informasi;
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i. mendapatkan pelayanan sosial;
Namun demikian, keinginan pembuat undang-undang melalui Pasal 12 ini mengisyaratkan pula kebutuhan adanya lembaga pemasyarakatan khusus bagi anak.
 
Pasal 61, perlakukan khusus bagi kelompok khusus (anak, anak binaan, perempuan dalam fungsi reproduksi, penyandang disabilitas, dan manusia lanjut usia). Kelompok ini menurut hemat penulis adalah kelompok rentan (vulnerble person) yang harus dilindungi atas dasar nilai kemanusiaan yang beradab.
Perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum rentan ini seringkali hanyalah manifestasi tekanan psikologis dan sosial sekitarnya.
Di samping itu, hal ini merupakan implementasi dari hak-hak konstitusional penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.

Pasal tersebut secara rinci disebutkan bahwa: Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus.
Seorang narapidana selayaknya diperlakukan berbeda sebagai bentuk tagihan atas kesalahannya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Namun tidak berarti narapidana harus diberlakukan serendah-rendahnya, karena bagaimanapun juga hukum harus memberi ruang bagi pertobatan dan upaya membenahi diri.              
Stigma narapidana tak mudah terhapus begitu saja, hak manusiawi harus dijaga, tetapi tidak dengan mengabulkan hal-hal yang kontroversial apalagi yang bertentangan dengan stabilitas umum di masyarakat. Pasal 9 dan 10, secara khusus harus dikaji ulang, baik dari segi pilihan kata, pemaknaan gramatikal dan kontekstual.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here