FOTO RUMPAN.ID/AJIE MAHENDRA
Keberadaan PKL di Taman Sampangan Semarang memang menganggu lalu lintas, tapi dibutuhkan warga setempat.

SEMARANG — Pedagang Kaki Lima (PKL) tumbuh subur di dekat pusat keramaian. Seperti taman kota, tempat wisata, atau sekolahan.

Sayang, fenomena ini, katanya, membuat pemandangan jadi sumpek. Bahkan dianggap benalu yang menggagalkan pemerintah daerah mendapatkan penghargaan adipura.

Kalau disibak lebih jauh, keberadaan PKL boleh jadi menyimpan dampak ekonomi yang besar. Bahkan bisa dibilang implementasi ekonomi kerakyatan yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah.

Banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya dari berdagang dengan titel PKL. Keterbatasan modal, menjadi alasan mengapa mereka memilih berdagang di pinggir jalan.

Jika mereka ditanya, ingin punya kios permanen atau tidak? Jawabnya, jelas ingin.

Tapi uang dari mana untuk bisa menyewa tempat, apalagi di daerah yang strategis? Dengan pendapatan yang didapat pun belum tentu bisa menutup biasa sewa tempat.

Maka jalan terbaik untuk mencari nafkah, dengan menjajakan barang dagangan di pinggir-pinggir jalan yang strategis. Di sinilah akar masalah mulai muncul. Saat kebutuhan ekonomi warga terbentur dengan kenyamanan dan ketertiban warga yang lain.

Diakui atau tidak, PKL memang merampas hak pejalan kaki. Karena mereka jualan di trotoar. Kadang juga mengambil porsi jalan raya hingga membuat macet lalu lintas.

Tapi nyaris semua masyarakat tidak ada yang protes. Mereka justru memanfaatkan keberadaan PKL untuk memanjakan lidah dan perut. Malah diuntungkan karena tak kesulitan mencari jajanan.

Di sinilah peran Pancasila, sila Kelima. Bagaimana pemerintah, masyarakat, dan PKL bisa hidup berdampingan, tanpa gesekan. Perlu ada cara agar ekonomi tetap jalan, masyarakat nyaman, dan penghargaan adipura juga bisa diraih.

Di Kabupaten Kudus, ada Hari PKL yang diperingati setiap tanggal 5 Januari. Tujuannya untuk memanusiakan PKL. Memberikan kesempatan, keberadaan mereka dihargai dan diakui.

Sebagai konsekuensi, mereka harus patuh pada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Soal zona PKL, jam berdagang PKL dan pemeliharaan kebersihan lokasi jualan oleh PKL.

Cerita nyaris sama pernah dilakukan mantan Wali Kota Solo, Joko Widodo yang merelokasi PKL Taman Banjarsari dengan kirab. Intinya, asal ada niat dan kemauan, setiap kepentingan akan bisa terakomodasi tanpa saling mematikan. (Ajie Mahendra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here