DOKUMENTASI RUMPAN.ID / FOTO ISTIMEWA
Dr. Indra Kertati,M.Si
Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, Ketua FKKG Jawa Tengah .

SEMARANG – Pernikahan di bawah umur menjadi salah satu problem bagi bangsa Indonesia. Memperingati hari anak nasional, persoalan pelik ini harus dipikirkan oleh pemerintah.

Hal ini sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 UU tersebut menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

“Pasal ini dengan jelas sebagai upaya untuk mencegah anak-anak di bawah umur menikah, namun kenyataannya pernikahan dini masih banyak dijumpai,” ungkap Indra Kertati selaku Kepala Pusat Studi Gender dan Anak yang juga Ketua Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG) Jawa Tengah melalui keterangan tertulis yang diterima Rumpan.id Minggu, (26/7).

Lebih lanjut Indra Kertati menyebut upaya untuk menekan angka pernikahan dini seperti ini membutuhkan proses. Data yang ada justru membuat masyarakat semakin gelisah. Sebut saja di Kabupaten Jepara dengan jumlah perkawinan di bawah usia atau dispensasi kawin mencapai 234 kasus.

“Kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Jepara saja bahkan hampir di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jateng. Setiap tahunnya selalu ada peningkatan,” imbuhnya.

Indra merinci kasus pernikahan dini juga terjadi di Kabupaten Kendal. Pada periode Januari-Desember 2019 terdapat dispensasi kawin sebanyak 125 kasus, sedangkan pada Januari-23 Juli 2020 mencapai 179 kasus atau naik dua kali lipat.

Adapun di Kabupaten Rembang, tahun 2019 sebanyak 70 kasus, lalu tahun berikutnya atau pada 2020 dalam waktu 6 bulan sudah naik 150 kasus. Daerah lain yaitu di Kabupaten Demak terdapat 157 kasus pada tahun 2020 ini, juga dalam kurun waktu 6 bulan.

Sementara itu di Kabupaten Blora periode 17 Juli – 20 Desember 2019 terdapat kasus dispensasi kawin sebanyak 100 kasus. Namun pada 2 Januari-23 Juli 2020, melonjak menjadi 203.

“Dari angka-angka tersebut justru pada masa pandemi Covid-19 ini kasusnya meningkat dua kali lipatnya,” sebutnya.

Melihat kasus di atas, maka harus ada upaya afirmatif yang bukan saja dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun juga dari tokoh masyarakat, ormas, termasuk secara khusus orangtua.

Menurtnya, tren nikah muda banyak dipicu dengan adanya tayangan di televisi, berita-berita artis atau tokoh terkenal, maupun tontonan film layar lebar yang diindikasi dapat menginsipirasi remaja mengambil keputusan untuk menikah usia muda.

“Anggapan bahwa menikah muda akan memberikan kesempatan bagi remaja putri untuk bisa mencapai kareir tinggi setelah melahirkan anak-anaknya adalah anggapan yang keliru. Ini yang harus dijelaskan kepada remaja kita saat ini,” jelasnya.

Indra Kertati menyatakan, salah satu langkah afirmasi yang harus digerakkan secara khusus adalah dengan meningkatkan pendidikan, khususnya terkait kesehatan reproduksi. Daya jangkau pemerintah daerah perlu diperluas sampai tingkat desa/kelurahan, bahkan RT dan RW.

“Oangtua, tokoh masyarakat, juga wajib mendengarkan suara anak-anak, memberikan pemahaman tentang pacaran dan mencegah pacaran dengan kekerasan, mengembalikan marwah pendidikan agama sebagai basis dalam pencegahan perkawinan anak,” ungkapnya.

Spiritualitas Sosial

Dia berpendapat, pada masa pandemi Covid-19, saatnya meleburkan diri dalam keluarga untuk membangun spiritualitas sosial. Menggunakan ajaran kebaikan, ketulusan dan saling menolong antara sesama untuk mencegah kekerasan berbasis seksual yang terjadi pada remaja dengan pacaran yang vulgar.

“Semua harus bertanggungjawab. Karena sebagai mahkluk sosial, kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan adalah hal wajar dan harus menjadi nilai-nilai yang dihormati. Anakku, anakmu, anak kita adalah bagian penting harus kita jaga bersama,” tuturnya.

Dia menilai, persoalan kawin di bawah umur bukan persoalan sederhana dan dampaknya saling berkaitan. Bagi anak perempuan setelah hamil dan melahirkan, akan merasa malu untuk bersekolah. Sehingga menyebabkan anak putus sekolah.

Sedangkan jika mereka dari keluarga tidak mampu, maka akan muncul kemiskinan baru karena mereka belum memiliki pekerjaan tetap. Pada sisi lain, harus sekolah dan menghidupi diri. Belum lagi persoalan lain seperti kesehatan, ekonomi, tenaga kerja dan beban-beban lainnya.

Kondisi Mendesak, Pernikahan Dini Jadi Solusi

Pada Kesempatan lain Advokat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Indra Parito Utomo mengungkapkan sesuai Undang-Undang Perkawinan telah dijelaskan batas usia perkawinan yakni 19 tahun, sehingga baru diizinkan seseorang boleh menikah.

Namun, jika belum menginjak usia 19 tahun, seseorang boleh menikah dengan catatan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan, dan ini sifatnya sangat mendesak.

Indra Parito Utomo

“Dispensasi nikah bagi seseorang yang belum memasuki usia 19 tahun dilakukan dalam keadaan mendesak, dan tidak ada pilihan lain,” jelasnya.

Indra Parito juga menyebut dispensasi nikah ini tidak boleh dilakukan dengan tujuannya hanya untuk bersenang-senang. Sebab, biasanya seorang hakim di pengadilan nantinya akan mengecek, menanyakan bukti-bukti kuat alasan perkawinan tersebut harus disegerakan.

“Contoh kasus, kenapa ini mendesak biasanya orang yang bersangkutan sudah hamil duluan. Orangtuanya bersedia menanggung jika laki-lakinya ternyata belum bekerja, hal ini dilakukan demi menjaga nama baik keluarga dan juga anak yang dikandung oleh yang bersangkutan,” tegasnya.

Dia juga berpendapat, pernikahan di bawah umur biasanya disebabkan oleh dua hal. Pertama, dari faktor anak bersangkutan, dan yang kedua faktor dari luar.

Faktor anak biasanya karena putus sekolah. Setelahnya anak tersebut menjadi pengangguran. Lalu biasanya akan mencari kerja, sehingga merasa sudah memiliki penghasilan dan berikutnya memutuskan untuk menikah muda.

“Bisa juga orang yang bersangkutan tidak ada kesibukan lain akhirnya gampang dirayu, berhubungan di luar batas sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

Sedangkan faktor lain biasanya masyarakat Indonesia masih menjalankan budaya perjodohan, dan ini rentan terjadinya kasus pernikahan dini.

“Kadang mohon maaf ada permasalahan ekonomi tanda kutip. Misal ada orangtua yang punya utang tidak bisa bayar, kemudian anaknya dipaksa nikah muda kepada pemberi utang agar utangnya lunas,” katanya.

Hal-hal seperti itu sebut dia, yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Jika kesejahteraan tercapai, maka tidak ada lagi praktik-praktik negatif seperti itu yang dilakukan orangtua kepada anaknya.

“Karena dalam Undang-Undang sudah dijelaskan bahwa sebuah perkawinan itu tidak boleh dipaksakan. Karena nikah tidak dapat dipaksakan, jika sudah terjadi bisa dibatalkan,” paparnya.

Dikatakan pula, jika yang terjadi hamil duluan, maka nikah sebagai solusi. Namun bila dalam kasus ini pihak keluarga tidak bisa menerima, maka hakim bisa saja menolak.

Sedangan dalam kasus penolakan untuk dikawinkan, pada kasus korban di bawah umur dan hamil duluan, maka pelaku bisa dipidana.

Pelaku bisa dikenai pasal pencabulan jika korbannya di bawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menurut Ayat (1) Pasal 82 Undang-Undang tersebut, pelaku pencabulan terhadap anak dipidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here