SEMARANG – Sidang praperadilan gugatan tersangka penjual kosmetik illegal terhadap Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Semarang, kembali digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Senin, (5/10/2020).

Sebelumnya, seorang warga Kuala Mas Kota Semarang, SA, ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan 769.595 kapsul butir kapsul pelangsing yang diduga tanpa izin edar saat terjadi penggeledahan pada 16 September 2020 oleh BBPOM Semarang.

Dalam sidang ke-3 yang dihadiri oleh hakim tunggal Suprayogi, Kuasa Hukum Tersangka SA, Yosep Parera,  menghadirkan 3 saksi, 1 di antaranya saksi ahli pidana, Bernard L Tanya. 

Dalam sidang yang berlangsung sekitar 2 jam ini, Yosep  mempertanyakan kepada   para saksi mengenai jalannya proses penggeledahan hingga syarat sahnya penetapaan seorang tersangka. 

Mendengar jawaban dari saksi-saksinya, Yosep mengatakan  penggeledahan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang cacat hukum, sehingga penetapan tersangka terhadap kliennya batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 8 Tahhn 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014.

Penggeledahan yang dilakukan juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

Menurutnya seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka setelah  melewati proses penyelidikan hingga penyidikan, jika tidak melewati keduanya atau terjadi penyimpangan di salah satunya maka penetapan tersangka terhadap seorang tersebut batal demi hukum.

“Ini tidak sah dan harus dibatalkan” kata Yosep saat melakukan pembelaan di Pengadilan Negeri Semarang.

Mengacu pada tidak adanya 2 orang  saksi warga setempat yang diperdebatkan oleh pihak SA, Bernard L Tanya selaku saksi ahli mengatakan, penggeladahan termasuk dalam upaya paksa yang dilakukan oleh seorang aparatur penegak hukum, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan pada seorang penegak hukum. 

“Akan tetapi, karena merupakan kewenangan, maka perlu adanya kontrol publik agar tidak kewenangan tersebut tidak disalahgunakan,” ungkap Bernard. 

Maka ia menjelaskan, dalam setiap penggeledahan diwajibkan adanya dua orang saksi warga sekitar sebagai kontrol publik dari kewenangan tersebut.

Terkait penetapan tersangka yang dinilai cacat hukum, Bernard juga menjelaskan, penetapan tersangka dapat dilakukan melalui dua alat bukti, akan tetapi ia menjelaskan, dalam memperoleh alat bukti seorang penegak hukum harus memperolehnya dengan cara yang benar, sebab jika tidak itu akan menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

Ia juga menambahkan seorang penegak hukum tidak boleh melanggar ketentuan atau syarat yang sudah ditentukan undang-undang, sebab keteraturan dalam tahapan penegakan hukum merupakan syarat diterima sebuah perkara itu disendiri.

“Misalnya syarat sahnya penetapan tersangka setelah melalui proses-proses penyelidikan dan penyidikan, maka itu harus dilakukan. Seorang penegak hukum tidak boleh serabutan, jadi di satu sisi aturan memberikan wewenang kepada seorang penegak hukum, di sisi lain juga membatasi, guna memberi hak kepada para tersangka,” tandas Bernard.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here