Oleh: Bernard L. Tanya  (Dewan Penasihat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum)

Konstitusionalisme

Putusan a quo juga signifikan bagi Konstitusionalisme. Penegasan Mahkamah bahwa hak warga negara untuk menganut agama dan kepercayaan merupakan hak asasi, dan bukan pemberian negara, menghantar kita pada makna hakiki konstitusi dan konstitusionalisme.

Secara teoretis, salah satu motif perlunya konstitusi, adalah keinginan untuk menjamin hak-hak asasi rakyat dan mengendalikan kekuasaan negara.

Motif tersebut, sesungguhnya  bertolak dari pemahaman bahwa negara, seperti dikatakan Weber, merupakan “lembaga” yang (berhasil) memiliki monopoli hukum untuk menggunakan atau memaksakan kekuasaannya pada rakyat yang diperintah. (H.H. Gerth & C.W. Mills (eds), From Max Weber: Essays in Sociology, New York: Oxford University Press, 1958)

Bahkan, kalau perlu, negara memiliki keabsahan untuk menggunakan kekerasan fisik dalam memaksakan kepatuhan masyarakat terhadap perintah-perintah yang dikeluarkannya. (Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)

Kekuasaan yang sangat besar itu, harus dikontrol dan dikendalikan. Pelajaran paling dasar yang kita petik dari perjalanan semua peradaban politik, adalah bahwa kekuasaan mesti dibatasi.

Inilah yang menjadi salah satu jantung pergulatan pemikiran kebanyakan filsuf dan ilmuwan sosial-politik sepanjang masa. Kekuasaan diterima kehadiranya, tapi ia mesti dikendalikan agar tidak senantiasa memproduksi bencana bagi manusia dan kemanusiaan.

Konstitusonalisme, sedikit banyak, beranjak dari pengandaian tersebut. Sebagai sebuah doktrin, konstitusionalisme merupakan paham moderen tentang perlindungan warga negara. Filosofi konstitusionalisme, adalah keutamaan hak rakyat.

Filosofi itu dirumuskan secara padat, misalnya, oleh Francois Hotman di dalam Francogalia (1573), seperti dikutip Rocky Gerung: “A people can exist without a king… whereas a king without a people cannot even be imagined. (Lih Rocky Gerung, “Etika dan Tugas Politik Oposisi”, dalam Panduan Parlemen Indonesia,  Jakarta: Yayasan API, 2001, hal. 18.)

Rakyat dapat hidup tanpa raja, tetapi tidak sebaliknya. Itulah sebabnya dalam sejarah awal perkembangan paham ini, eksplisit diakui hak warga negara untuk melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan kekuasaan yang otoriter.

Konstitusionalisme, bukan pertama-tama merupakan ajaran ketatanegaraan, melainkan prinsip final tentang hak rakyat/warga negara.(Lih. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: PSH-HTN UI, 2004)

Dari situlah kemudian diterima suatu kredo universal tentang keniscayaan hubungan antara demokrasi, negara hukum, dan konstitusi. Saling mengandaikan dan saling membutuhkan.

Dalam konteks ini, maka konstitusi tidak lagi sekedar istilah untuk menyebut suatu dokumen hukum, tetapi sekaligus menjadi suatu paham tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara yang berbasis hak-hak rakyat/warga negara (konstitusionalisme).

Ia merupakan teks moral tentang kewajiban dan tanggung jawab negara mengelola negara dengan berbasis hak-hak rakyat/warga negara, dan oleh karena itu, seperti dikatakan Ronald Dworkin, harus dibaca secara moral pula (moral reading). (Ronald Dworkin, Freedom’s Law: The Moral Reading of the American Constitution, Cambridge: Harvard University Press, 1997)

Dengan sistem konstitusional, rakyat memiliki jaminan bahwa pemerintah akan menjunjung tinggi hak-hak tertentu sebagai hak rakyat yang tidak dapat diganggu-gugat.

Artinya, melalui sistem konstitusional, terdapat kewajiban konstitusi bagi negara/pemerintah untuk tidak melanggar hak-hak (tertentu) dari rakyat. Dalam istilah Cappelletti, di situ tercipta keadilan konstitusional. (Cappelletti & William Cohen, Comparative Constitutional Law, The Bobbs-Merrils Company Inc, 1979)

Hak Konstitusional

Masalah yang diajukan para pemohon, pada hemat penulis, merupakan masalah tentang pertentangan antara legalitas dan hak konstitusional dalam sistem hukum.

Di satu sisi, hak beragama dan berkepercayaan merupakan hak konstitusional warga negara.

Ia merupakan pengejawantahan dari hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945. Namun di sisi lain, ketentuan-ketentuan a quo, apalagi pelaksanaannya, potensil menciderai hak konstitusional dimaksud.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah hak konstitusional warga negara harus dikorbankan untuk menyelamatkan legalitas (ketentuan UU Administrasi Kependudukan)? Ataukah, dapat dikatakan sebaliknya, bahwa merupakan tugas UU untuk menyerap dan mewujudkan amanat konstitusi melalui koreksi terhadap pasal-pasal yang tidak searah dengan spirit dan norma konstitusi?

Tiga jawaban terhadap pertanyaan itu. Pertama, legalitas (UU) seharusnya disesuaikan dengan hak-hak konstitusional. Kedua, situasi normatif UU perlu mengakomodasi cita konstitusi. Ketiga, ketentuan UU hendaknya patuh pada norma dan spirit konstitusi.

Pendirian tersebut didasarkan pada dua argumentasi utama. Argumentasi pertama adalah: norma-norma konstitusi tentang constitutional rights berposisi sebagai norma-normarum atau norm der normen.

Menurut doktrin ini, norma-norma konstitusi menjadi dasar bagi terbentuk dan berlakunya norma hukum lain di bawahnya.

Berhubung dengan itu, norma-norma konstitusi tersebut berfungsi sebagai norma konstitutif terhadap muatan dua ketentuan yang dimohonkan untuk di-review itu.

Bahkan ketentuan-ketentuan a quo berada dalam posisi wajib memberi jalan (must give way) pada perwujudan hak-hak konstitusional dimaksud.

Dengan kata lain, terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi, maka pembuat UU wajib pula secara konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak tersebut.

Penafsiran pembuat UU terhadap norma konstitusi, tidak boleh sedemikian rupa menghalangi dan mendistorsi spirit dan substansi norma konstitusi itu sendiri.

Jika ketentuan suatu undang-undang telah melanggar hak konstitusional warga negara, maka dapat dipastikan tindakan penyelenggara negara atau pemerintahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut juga akan melanggar hak konstitusional warga negara dan karena itu harus dianggap inkonstitusional. 

Argumentasi kedua adalah: hak warga negara untuk menganut agama dan menganut kepercayaan tertentu, merupakan hak yang substansial dalam negara hukum yang demokratis (yang juga dianut oleh UUD 1945).

Karena itu, hak-hak tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh  berbagai ketentuan  dan  prosedur  administratif  apapun  yang  mempersulit warga negara untuk menggunakannya.

Kalau ditempuh jalan sebaliknya, yaitu mengorbankan hak-hak konstitusional untuk mempertahankan ketentuan prosedural administratif, atau mengorbankan roh konstitusi untuk mempertahankan ketentuan UU, maka sangat boleh-jadi spirit negara hukum yang demokratis turut dikorbankan di sana.

Secara etik-filosofis, kewajiban memenuhi sesuatu yang lebih besar, yang lebih mendasar, dan yang menyangkut hak-hak dasar manusia, adalah sesuatu yang bernilai kategorisher imperativ. Yakni, wajib tanpa syarat.

Ia tidak bisa digugurkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya prima facie dan sektoral. Dalam konteks kasus a quo, persoalan “Kolom Elemen Data Tentang Agama” dalam KTP-el merupakan soal yang bersifat prima facie, dan karena itu tidak boleh mengugurkan the right of dignity seorang warga negara untuk mempertahankan dan menyatakan keyakinan religius secara publik, termasuk dalam blanko KTP.

Persis di titik inilah, pendirian Mahkamah dalam Putusan a quo menjadi sangat signifikan bagi penghormatan hak-hak konstitusional warga negara sebagai suatu imperatif kategoris…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here