Oleh: Bernard L. Tanya

(Dewan Penasihat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum)

Constitutional review terhadap beberapa norma UU Administrasi Kependudukan menghasilkan putusan yang amat penting.

Pertama, Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU a quo dinyatakan  bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kedua, kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

Bila cermat membaca isi dua pasal yang di-review, maka terdapat frasa yang bernuansa pelecehan terhadap komunitas Penghayat Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, yakni menggolongkan komunitas Penghayat sebagai ”agama yang belum diakui oleh hukum dan perundang-undangan”.

Frasa ini sama maknanya dengan mengatakan bahwa Penghayat Kepercayaan merupakan agama yang tidak resmi, dan oleh karena itu tidak wajib mendapat perlindungan (yang layak) secara hukum.

Dengan mempertahankan dua ketentuan a quo, maka para Penghayat Kepercayaan akan kehilangan the right of dignity  hanya karena belum diakui negara, padahal konstitusi menjamin mereka menunjukkan identitas atau harga diri apa adanya. 

Pelecehan tersebut justru menyentuh persoalan atau hak yang tergolong kategori hak dasar manusia yang bersifat mutlak karena berada dalam forum internum yang merupakan wujud dari inner freedom (freedom to be) sehingga masuk sebagai hak yang non-derogable. (Lihat Pasal 4 yat (2) CCPR, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU HAM)

Artinya, hak keyakinan religius merupakan hak yang secara spesifik dinyatakan dalam perjanjian hak asasi manusia dan konstitusi sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apa pun, termasuk selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer.

Hak kayakinan religius bukanlah wilayah forum externum yang dapat dibatasi, dengan mempertimbangkan asas keperluan (necessity) dan proporsionalitas. (Tentang alasan pembatasan hak dimaksud, lihat antara lain: Pasal 28J UUD 1945; Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; dan Pasal 18 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Rights)

Oleh karena itu, keputusan Mahkamah menganulir dua ketentuan a quo, sangat signifikan untuk mengatasi pelecehan oleh negara (dengan menggunakan hukum) terhadap suatu golongan penduduk atau warga negara. Langkah menghentikan pelecehan seperti ini sangat penting bagi kepentingan persatuan bangsa.

Norma dasar mengenai hidup berbangsa, menurut konstitusi, adalah: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Kata kunci di sini adalah, perlindungan seluruh anak bangsa dalam kerangka persatuan.

Itu berarti: pertama, tidak boleh ada aturan hukum yang mengijinkan pelecehan terhadap suatu golongan bangsa, dan juga tidak boleh ada pengistimewaan tanpa dasar terhadap suatu golongan/kelompok tertentu, termasuk pengistimewaan terselubung dalam hal apa pun.

Semua perangkat hukum yang mengatur hal-hal yang terkait dengan perikehidupan berbangsa, harus menjadi perekat antar unsur bangsa dalam semangat senasib-sepenanggungan dan hidup berdampingan secara damai.

Prinsip keadilan pengayoman (iustitia protectiva) seperti dimaksudkan Helmut Coing, harus menjadi inti cita hukum di bidang ini. Hukum harus memberi penghidupan, mendorong kesederajatan (equal), dan memelihara keamanan bagi semua unsur bangsa tanpa memandang status sosial, suku, budaya, politik, agama, dan ekonomi. (Bernard L. Tanya, Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.)

Kedua, masyarakat yang terserak dari Sabang sampai Merauke, tidak boleh di-manage dengan exemplar homogenitas—faham yang menganggap semua orang seragam adanya, dan  karena itu mesti diperlakukan seragam pula.

Bukan ini yang dibutuhkan Indonesia. Indonesia bukanlah bangsa yang terbentuk karena kesamaan/homogenitas. Indonesia, justru merupakan sebuah bangsa yang terbentuk atas dasar kemajemukan.

Dengan tepatnya, Clifford Geertz menyebut Indonesia sebagai sebuah ”bangsa baru” yang terdiri dari ribuan ”masyarakat lama”. Ribuan masyarakat lama itu, kemudian secara politik ingin bersatu dalam sebuah ”bangsa baru” dan ”negara baru” yang disebut Indonesia. (Geertz, Clifford., Old Societies and The New States: The Quest for Modernity in Asia, New York: The Free Press, 1963.)

Ragam kebhinnekaan yang ada, tidak bisa dipaksakan menjadi seragam melalui kategori kesatuan apa pun, apalagi yang bersifat primordial. Sebabnya adalah, masing-masing kelompok memiliki harga diri dan identitas yang tidak bisa dianggap remeh dan dipaksa lebur dalam kategori-kategori uniformitas primordial tertentu.

Persatuan Indonesia akan teguh, jika tiap golongan saling menghormati, ketika yang satu tidak merasa lebih istimewa dari yang lain, ketika masing-masing saling memahami kebutuhan khasnya, ketika yang satu menghargai kelebihan yang lain, juga ketika yang satu empati pada kekurangan yang lain, dan ketika masing-masing saling menghormati identitas dan perbedaan di antara mereka.

Hasil akhirnya, adalah kesetiakawanan, persaudaraan dan jalinan rasa senasib dan sepenanggungan. Hanya dengan begitu, barulah “rumah Indonesia” menjadi “rumah bersama” dari bangsa yang plural dan majemuk ini.

Suatu taruhan besar, jika “rumah Indonesia”—tempat dua ratusan juta lebih penghuninya yang begitu majemuk dari sisi geografis, etnis, sosial, komposisi kultural, adaptasi ekonomi, struktur sosial, serta sistem politiknya—yang ingin hidup damai, tenteram, dan sejahtera, lalu kemudian dibiarkan untuk terkelola secara tidak adil, diskriminatif, dan sektarian.

Kita memiliki Pancasila yang menyediakan kerangka ontologi, kerangka normatif, dan kerangka operasional untuk mengelola kehidupan yang harmoni sebagai bangsa, sebagai negara, dan sebagai masyarakat dari nation-state Indonesia.

Bahkan menurut saya sebagai penstudi hukum, Pancasila sebagai norma dasar, sejatinya melampaui Grundnorm-nya Kelsen, melampaui finalitas keadilannya Radbruch, serta melampaui ajaran hukum kodrat klasik  (versi Thomas Aquinas) mau pun ajaran hukum kodrat modern (versi Grotius).

Tidak hanya itu, ia juga melampaui Volksgeist-nya Savigny dan norma kritisnya Luijpen. Yang sangat kurang dari kita sebagai pemilik Pancasila adalah, keengganan menjalankannya karena kepentingan-kepentingan sempit.     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here