Oleh: Bernard L. Tanya   (Penasihat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum)   

Constitutional review terhadap beberapa norma UU Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), menghasilkan putusan yang amat penting.

Pertama, Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU a quo dinyatakan  bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kedua, kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. (Lihat Putusan MK. No 97/PUU-XIV/2016.)

Bagi Mahkamah, ketentuan-ketentuan a quo berisi pengaturan yang dirasa diskriminatif terhadap komunitas Penghayat Kepercayaan (dalam administrasi kependudukan), berikut ekses ikutannya.

Dalam konteks Kartu Penduduk Elektronik (KTP-el), identitas religi Penghayat Kepercayaan tidak bisa dimasukkan dalam “Kolom Elemen Data Tentang Agama”, dan hanya dicatat dalam database kependudukan.

Alasannya, Penghayat Kepercayaan merupakan keyakinan yang belum diakui sebagai agama oleh peraturan perundang-undangan.

Konsekuensinya, tanggung jawab negara untuk menjamin hak beragama, juga hanya terbatas pada mereka yang menganut agama yang diakui. Sekalian hal itulah, yang oleh Mahkamah dianggap tidak sejalan dengan jiwa dan ketentuan konstitusi UUD 1945.

Ditempatkan dalam konteks bernegara dan berbangsa, putusan a quo sebenarnya tidak hanya memberi manfaat bagi komunitas Penghayat Kepercayaan. (Keputusan ini juga menjadikan “kepercayaan” sebagai satu kategori hukum sehingga ia mendapat status identitas yang absah untuk digunakan dalam layanan administrasi publik seperti pendidikan, lamaran pekerjaan, perkawinan, dan lain sebagainya).

Lebih dari itu, putusan itu juga memiliki signifikansi yang lebih luas yang menyentuh persoalan-persoalan penting dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Status Publik Sila Ketuhanan

Manfaat pertama dari putusan a quo, adalah meneguhkan “status publik” dari Sila Ketuhanan. Artinya, Sila Ketuhanan merupakan “sila publik” dari warga negara yang mengaku ber-Tuhan, bukan ”sila privat” milik agama/kepercayaan tertentu.

Ini penting digaris-bawahi, karena selama ini Sila Ketuhanan sering dimaknai sebagai “sila bagi agama-agama resmi”.

Akibatnya, Sila ini sering dipakai untuk menjustifikasi tindakan maupun kebijakan yang bernuansa diskriminatif terhadap komunitas penganut religi di luar agama-agama yang diakui negara (seperti juga terjadi pada UU Administrasi Kependudukan).

Perlu ditegaskan bahwa dalam konteks Pancasila secara utuh, Sila Ketuhanan (bersama-sama sila-sila lain) merupakan dasar negara, dan karena itu milik semua warga negara. Ia bukan “sila khusus bagi agama-agama tertentu”, melainkan sebuah sila ontologik dari manusia/warga negara Indonesia (yang nota-bene mengaku ber-Tuhan).

Melalui Sila Ketuhanan, manusia Indonesia mengidentifikasi diri dan memahami “keber-ada-annya” (entah sebagai individu, bangsa, negara dan masyarakat) berelasi dengan Alkhalik sebagai sumber segala yang mulia-luhur-baik-adil. (Lihat Bernard L. Tanya, et all, Pancasila: Bingkai Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015).

Pengakuan ontologis ini, tidak harus dihubungkan secara eksklusif dengan lembaga/organisasi agama/keyakinan tertentu.

Dalam konteks yang demikian itu, sekali lagi, Sila Ketuhanan merupakan sila publik dari warga negara, bukan sila privat milik agama/kepercayaan tertentu.

Itulah sebabnya, ia tidak menunjuk pada agama/keyakinan tertentu, melainkan menjadi wadah bersama dari orang-orang yang (mengaku) ber-Tuhan, baik dalam afiliasi yang bernama agama maupun dalam afiliasi bernama lain seperti misalnya Penghayat Kepercayaan. Pada titik ini, imperatifnya adalah tidak boleh ada perlakuan diskriminatif atas dasar identitas keyakinan.

Menggunakan kategori filsafat politik, maka Sila Ketuhanan sebagai wadah bersama dari orang-orang yang (mengaku) ber-Tuhan, merupakan persoalan yang terkait dengan public sphare (ruang publik), bukan privat sphare.

Para ahli mengatakan public sphare, adalah ruang yang berhubungan dengan “the question of justice”, dan diatur secara publik oleh  konstitusi dan hukum negara. (Seyla Benhabib, “Models of Public Sphere: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Juergen Habermas” dalam Craig Calhoun (ed.), Habermas And The Public Sphere, Cambridge – Massachusetts – London, The MIT Press, 1992 : 81 -85).

Ia berbeda dengan ruang privat (privat sphare) yang berurusan dengan persoalan tentang the question of good life.

Membangun kesalehan beragama menurut agama/kepercayaan A atau B, adalah pilihan privat untuk menjawab pertanyaan tentang hidup yang baik (the question of good life). Ukurannya ada dalam nilai-nilai dan norma-norma kepercayaan yang dianut. (Ignas Kleden, “Seni dan Civil Society”, Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta, 16 November 2009).

Tapi, keyakinan-keyakinan yang sangat pribadi tersebut, tidak bisa dipaksakan kepada orang lain yang tidak sepaham dengan keyakinan itu. Begitu memasuki area publik (dunia equal dan justice), maka kita memasuki ruang umum dan ruang perbedaan di mana kesederajatan dan keadilan dipertahankan dan dibela.

Secara tipologis, kita bisa mengatakan bahwa dalam ruang privat, seseorang mengembangkan dirinya menjadi individu, menjadi pribadi, dan menjadi anggota suatu komunitas. Sebaliknya dalam ruang publik, setiap individu mengembangkan dirinya menjadi warga suatu negara dan rakyat suatu pemerintahan.

Sila Pertama Pancasila, adalah jaminan bagi warga negara. Agama/kepercayaan apa pun yang dianut, tiap warga negara berhak dperlakukan adil dan equal oleh negara. Setiap warga negara berhak diperlakukan sederajat dengan warga negara yang lain, apapun agamanya atau keyakinannya.

Dengan demikian, amar putusan a quo bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”, sebenarnya meneguhkan ”status publik” Sila Ketuhanan.

Itu berarti, kesederajatan hak tiap warga negara dalam mempercayai Tuhan-nya harus benar-benar dijamin dan ditegakkan oleh negara. Jaminan tersebut tidak bisa (lagi) diserahkan pada kerelaan orang per orang atau golongan, melainkan diatur dan dijamin oleh hukum positif.

Harus bisa dipastikan bahwa hukum positif memperlakukan tiap orang sederajat dalam hak dan kewajiban sebagai rakyat dan sebagai warga negara.

Hak dan kewajiban yang diatur oleh negara, mempunyai tujuan agar setiap orang (sebagai warga negara) memperoleh keadilan yang menjadi haknya, dengan kewajiban pada orang lain untuk menghormatinya.

Keadilan menjadi faktor yang membuat masing-masing warga negara mendapat tempat dalam suatu kehidupan bersama, di mana kebebasan seseorang tidak melanggar atau mengorbankan kebebasan orang lain…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here