Oleh: Bernard L. Tanya Penasihat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum

Eksistensi Nation-State

Pengakuan terhadap hak komunitas Penghayat Kepercayaan melalui putusan a quo juga memiliki signifikansi bagi Indonesia sebagai sebuah nation-state yang majemuk.

Suatu negara-bangsa! Bukan negara etnik, bukan negara kota, bukan negara golongan, bukan imperium, dan bukan pula negara agama.

Sebagai sebuah nation-state modern, Indonesia terbentuk atas semangat kebangsaan dari suku-suku yang ada untuk membangun masa depan bersama di bawah suatu negara yang sama, meski warga bangsanya berbeda etnik, ras, agama/keyakinan, sejarah, dan budayanya. Karena itu, persatuan Indonesia tidak bersifat etnik, religius, atau suku, melainkan persatuan etis. (Baca Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia, 1997).

Negara-bangsa adalah format modern di mana otoritas negara diakui mengatur secara keseluruhan bangsa/suku-suku bangsa yang ada dalam wilayah teritorialnya. Negara-bangsa menyatukan wilayah-wilayah yang berbeda beserta masyarakatnya ke dalam satu wilayah pemerintahan baru.

Mereka membentuk kesatuan politik baru dan juga kesatuan bangsa yang baru. Spirit yang mengikat mereka, adalah semangat kebangsaan. (Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, (edisi ketiga), Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, hal. 18-19).

Itulah sebabnya, tidak ada ”anak tunggal” dalam rumah Indonesia dan tidak diijinkan mentalitas anak tunggal dalam rumah bersama itu.

Rumah Indonesia, adalah rumah dari sebuah bangsa yang majemuk, yang para penghuninya memiliki kerinduan untuk hidup tenteram dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Bisa dipahami, persoalan Ke-Indonesia-an adalah persoalan ”hidup-mati” yang diperjuangkan mati-matian oleh para Founding Fathers. Impian tentang ”Rumah Indonesia” yang tenteram itu, membuat para Founding Fathers mengalahkan ego golongannya masing-masing dan menerima tawaran Bung Karno tentang Pancasila.

Pancasila diterima, bukan terutama karena diusulkan Soekarno, melainkan karena dianggap menjadi jalan terbaik merawat ”Rumah Indonesia”.

Pancasila, merupakan kesepakatan dari orang-orang dan kelompok-kelompok yang saling menghormati—meskipun mereka sadar ada banyak perkara di antara mereka yang tetap sulit dipertemukan. (Ignas Kleden, “Soekarno, Pancasila, dan Sejarah Teks”, Artikel pada Harian Umum Kompas, 23 Juni 2007 )

Kesepakatan itu harus dibuat oleh para Founding Fathers agar dapat tercipta suatu landasan bagi konsensus nasional mengenai cara hidup yang harus dijalani dalam ”rumah impian” itu.

Itulah sebabnya, seperti dikatakan Kleden, Pancasila secara genealogis terlahir sebagai suatu historico-political gentleman agreement tentang cara hidup dalam ”Rumah Indonesia”. 

Pancasila, merupakan kesepakatan terhormat dari orang-orang terhormat (Founding Fathers) yang saling menghormati—meski terdapat perbedaan di antara mereka yang sulit dipertemukan.

Para Founding Fathers secara ksatria dan elegan mengesampingkan jalan primordial sebagai cara hidup (yang menguntungkan bagi diri dan kelompoknya), dan memilih sepakat menempuh cara hidup toleran melalui Pancasila (yang menguntungkan semua penghuni Indonesia).

Dalam konteks visi Keindonesiaan, Pancasila, kata Bung Karno, adalah weltanschauung Indonesia. Sukarno sendiri tidak memberi definisi tentang weltanschauung itu.

Patut dicatat bahwa pandangan dunia, yaitu world view atau Weltanschauung diperlakukan dalam ilmu-ilmu sosial sebagai pokok kajian dan penelitian ilmu-ilmu budaya. Clifford Geertz, misalnya, melihat world view sebagai gagasan orang-orang dalam suatu kelompok budaya tentang dunia yang mereka hadapi dan hayati, berupa ikhtisar kompleksitas dunia itu dalam beberapa gambaran yang disederhanakan: apakah dunia itu pada dasarnya baik atau jahat, real atau maya, abadi atau sementara, merupakan tempat persinggahan sejenak atau tempat orang mengolah nasib dan membangun masa depannya.

Karl Mannheim dan Karl Jaspers-lah yang membahas weltanschauung itu. Namun, melihat tujuan dan isinya, weltanschauung yang dimaksud Sukarno berbeda dengan versi Karl Mannheim maupun Karl Jaspers.

Weltanschauung-nya Karl Mannheim, adalah weltanschauungeines zeitalters. Mannheim berbicara tentang pandangan dunia dalam suatu kurun waktu sejarah (weltanschauungeines zeitalters). Mirip dengan suatu semangat zaman atau zeitgeist.

Sebaliknya, Sukarno—ketika bicara tentang Pancasila—tidak tertuju pada pandangan dunia menurut kurun waktu atau trend zaman tertentu.

Pancasila, bagi Sukarno, adalah pandangan dunia untuk suatu tempat tertentu yang bernama Indonesia. Jadi Pancasila adalah pandangan dunia untuk locus Indonesia, bukan untuk kurun waktu tertentu yang setiap saat bisa berlalu seturut bergantinya masa.

Berbeda pula dengan Karl Jaspers. Jaspers berbicara tentang weltanschauung sebagai filsafat tentang dunia. Sukarno tidak bicara soal filsafat tentang dunia, melainkan filsafat tentang kehidupan bersama dalam suatu negara Indonesia.

Pancasila adalah, filsafat hidup/lebensphilosophie (Suatu filsafat hidup atau Lebensphilosophie tidak melihat dunia hanya sebagaimana adanya, tetapi terutama dunia sebagaimana seharusnya) tentang kehidupan bersama dalam Indonesia. Filsafat yang sanggup memberi harapan, memberi keyakinan, dan membangun komitmen para penghuninya (yang memang majemuk sejak awal).

Kesadaran tentang hal ini, patut kita kedepankan dalam konteks hidup sebagai bangsa yang plural, heterogen, dan bhinneka. Kita harus sadar sesadar-sadarnya, bahwa kita hidup di sebuah locus bernama Indonesia—yang sejak awal sejarahnya adalah “bhinneka”. Dan dalam kebhinnekaan itu, para Founding Fathers telah menghasilkan sebuah gentleman agreement yang disebut Pancasila itu.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa, semangat bersatu dalam perbedaan itulah, yang oleh para pendiri bangsa ini hendak dirawat melalui Pancasila.

Pancasila menjadi modus vivendi merawat “bhineka-tunggal ika Indonesia”. Bersatu dalam perbedaan! Berbeda-beda namun bersatu. Pancasila adalah ”peta jalan” untuk merawat Bhinneka Tunggal Ika itu.

Tugas negara dan warga negara, adalah merawat dan mengelola Bhinneka Tunggal Ika itu. Spirit historico-political gentleman agreement yang melekat pada Pancasila, harus menjiwai seluruh sendi berbangsa dan bernegara.

Secara demikian, ingin mengatakan bahwa, praksis nilai-nilai Pancasila, hanya akan bermakna bagi keindonesiaan (yang Bhinneka Tunggal Ika), jika dijalankan dalam semangat gentleman agreement tersebut.

Mengartikulasi sila-sila Pancasila tanpa mengaitkannya dengan spirit historico-political gentleman agreement yang melatarbelakanginya, hanya akan memunculkan pemahaman dan pelaksanaan yang terpenggal-penggal yang justru jauh dari spirit Pancasila itu sendiri.

Tanpa spirit historico-political gentleman agreement Pancasila, maka perlakuan terhadap Sila Ketuhanan, misalnya, dapat membawa orang pada egoisme religius yang tiada tara dengan akibat yang sangat fatal bagi kemanusiaan dan keindonesiaan. Begitu pula dengan sila-sila lain, ketika dipahami terpenggal-penggal dan lepas dari spirit di atas, dapat memicu berbagai kemungkinan yang saling bertolak belakang.

Singkatnya, spirit historico-political gentleman agreement yang melekat pada Pancasila, harus menjadi fondasi utama dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Hukum Indonesia memikul tugas bangsa untuk merawat Bhinneka Tunggal Ika itu sebaik mungkin dan sebijak mungkin, agar Indonesia menjadi sebuah rumah bagi semua orang yang turut membangunnya, dan ingin hidup tenteram di dalamnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here