Sember Foto: Istimewa
Pakar politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta, Emrus Sihombing

SEMARANG – Para anggota Dewan terpilih periode 2019-2024 yang kemarin sudah dilantik diharapkan bisa bekerja lebih produktif dan menelurkan kebijakan pro kerakyatan. Termasuk jangan sampai ada undang-undang (UU) yang tertunda, baik kualitatif maupun secara kuantitatif.

Hal itu diungkapkan pakar politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta, Emrus Sihombing. Dia menilai banyak legislator muda yang terpilih itu bisa cepat menyesuaikan diri.

“Saya rasa para anggota legeslatif muda ini tidak sulit untuk menyesuaikan diri ketika nanti bertugas, karena di sini kan beda dengan mata kuliah di kampus. Maksimal sebulan dua bulan mereka sudah siap untuk bekerja,” ungkap Emrus kepada rumpan.id melalui sambungan telepon Senin (2/9/2019) siang.

Emrus menjelaskan bahwa para anggota dewan ini sesuai fungsi dan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh bekerja dengan hati dan benar-benar menjadi orang yang lebih terhormat. Sehingga mereka mampu mengevaluasi dirinya sendiri.

Pihaknya mencontohkan bahwa pada gelaran Pemilu kemarin Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan ruang kepada calon anggota Dewan  yang memiliki riwayat sebagai mantan terpidana korupsi untuk boleh berkontestasi. 

Maka ketika kini mereka mendapat kepercayaan itu kembali, maka harus mampu menjadikan masa lalunya sebagai pembelajaran berharga. Jangan punya niatan sedikitpun untuk mengulangi perbuatannya kembali, karena itu dapat mencoreng martabat dirinya sebagai perwakilan rakyat, yang sudah dipilih oleh rakyat.

“Calon terpidana korupsi yang mencalonkan diri, dan terpilih lagi maka dia harus bekerja lebih baik lagi, mampu menjaga dirinya dan menjaga marwah dewan perwakilan rakyat sehingga menjadi lebih terhormat, dan dipercaya oleh rakyat,” ungkapnya.

Selain itu, Emrus juga menyoroti masih adanya perilaku anggota Dewan yang bekerja sebagai “dewan perwakilan partai”, bukan perwakilan rakyat.

Ke depan diharapkan para kader partai yang duduk di DPR ini mampu menyinkronkan antara kepentingan partai dengan kepentingan bangsa dan negara.

“Sehingga tidak saling bertabrakan, tidak saling meniadakan dan lebih mengedepankan hak rakyat,” kata Emrus.

Emrus juga berharap kepada anggota dewan yang alpa dalam setiap gelaran rapat, bisa memberikan transparansi informasi mengenai ketidakhadirannya. Hal ini bisa disampaikan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini.

Mereka bisa menyampaikan melalui kanal media sosial yang dimiliki, bahwa ketidakhadirannya dalam rangka untuk kepentingan rakyat dan sangat urgent.

“Iya misal mereka tidak hadir karena harus menolong korban bencana alam yang terjadi di daerahnya, maka itu bisa disampaikan melalui kanal media sosial mereka,” ungkapnya.

Terkait dengan kunjungan ke luar negeri oleh angota Dewan, Emrus juga berpendapat sebaiknya langkah itu bisa diminimalisasi bahkan ditiadakan. Sebab, anggaran untuk kunjungan keluar negeri ini bisa dialokasikan ke yang lainnya salah satunya untuk kesejahteraan rakyat.

“Jadi mereka ini harus menahan diri, jangan-jangan kunjungan ke luar negeri hanya untuk kepentingan pribadi saja, karena saat ini dengan kecanggihan teknologi kita bisa melihat kondisi luar negeri misal bisa wawancara langsung melalui Skype, dan lain sebagianya,” pungkasnya.

DPR wakili suara Tuhan

Praktisi Hukum sekaligus Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Theodorus Yosep Parera di Semarang turut berpendapat bahwa fungsi dan tugas DPR ini sesuai dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi  “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan” memiliki maksud yaitu bagaimana negara dan aparatur pemerintahannya, duduk bermusyawarah dan bermufakat dengan wakil rakyat.

“Jadi tidak dengan rakyat secara keseluruhan, kan sangat susah mengumpulkan rakyat secara keseluruhan,” ungkap Yosep saat ditemui tim rumpan.id Senin (2/9/2019) siang.

Lanjut Yosep, di Indonesia yang menganut sistem demokrasi maka setiap kehendak dari rakyat itu harus diwujudkan oleh negara, agar negara tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam melaksanakan kehendak rakyat dan tidak berperilaku otoriter.

Maka di dalam sistem demokrasi ini pemerintah atau negara itu wajib diawasi dan bekerja sama dengan wakil-wakil rakyat, karena tidak mungkin negara itu berbicara langsung dengan individu-individu rakyatnya.

Sehingga dengan adanya wakil rakyat yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi, kabupaten dan kota mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu mereka orang-orang yang terpilih sebebagai wakil rakyat ini, benar-benar mengimplementasikan keinginan dan kehendak daripada rakyat Indonesia ini secara utuh, di dalam mereka bermusyawarah dan mufakat, sebagai dasar dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya untuk rakyat berdasarkan filosofi Pancasila.

Selaku Pendiri Rumah Pancasila, Yosep berharap, kepada mereka anggota Dewan yang terpilih, terlebih para milenial ini, mereka benar-benar mampu untuk mewujudkan keinginan daripada rakyat Indonesia yang sampai saat ini belum bisa diwujudkan oleh perwakilan-perwakilan mereka sebelumnya.

“Mereka juga harus ingat ketika mereka ditunjuk oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka itu, di mana mereka hadir sebagai suara Tuhan,” ungkap Yosep.

Lebih lanjut Yosep menjelaskan bahwa mereka juga harus menyadari bahwa jika mereka dari awal berniat membaktikan diri, mengusulkan diri untuk dipilih oleh rakyat, maka kehadiran mereka ini karena diutus oleh masyarakat di suatu daerah.

Sehingga tugas mereka itu adalah selalu kembali ke daerah yang memilih mereka, berbicara langsung kepada rakyat mengenai apa saja yang diinginkan dan butuhkan oleh rakyat di sana untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah, didiskusikan, dimufakatkan sebagai dasar dalam mengeluarkan kebijakan bagi setiap daerah-daerah yang mereka wakili.

Disinggung soal masih banyaknya para anggota dewan yang terjerat kasus korupsi, Yosep berpendapat bahwa semua itu kembali kepada manusianya.

“Manusia itukan makhluk yang paling hebat, yang diciptakan oleh Tuhan. Baik dan buruk dia boleh pilih sendiri,” ungkap Yosep.

Maka dia mau korupsi ataupun tidak itu adalah hak pribadi mereka, yang penting ketika kembali terpilih sebagai anggota Dewan berarti dia harus berbuat untuk seluruh rakyat yang mengutus dia di daerah lingkungannya.

“Mau korupsi atau tidak, itu hak dasar manusia yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, karena mereka sendiri yang bertanggung jawab penuh atas perilaku yang sudah diperbuatnya,” pungkas Yosep.

Diketahui, ada 575 anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2019 yang telah ditetapkan oleh KPU. Mereka dilantik Selasa (3/9/2019) di Jakarta. Selain itu, ada pula para anggota Dewan lainnya di tingkat bawahnya juga sudah dilakukan pelantikan. (erna virnia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here