Foto: Ajie Mahendra
Massa dari FSPMI Semarang ketika menggelar aksi demonstrasi menuntut upah layak, beberapa waktu lalu.  

SEMARANG – Aliansi buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Semarang, telah melayangkan surat kepada Wali Kota Hendrar Prihadi, 25 September 2019 lalu. Sayang, pengajuan surat untuk audiensi terkait usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 ini tidak ditanggapi Hendi.

Koordinator FSPMI Semarang, Aulia Hakim menilai, audiensi ini dirasa penting agar pemerintah lebih memperhatikan apa yang menjadi perhatian buruh terkait pengupahan.

“Kami harus ketemu wali kota untuk sampaikan konsep kami,” terangnya, Senin (21/10/2019).

Dari kacamatanya, selama ini ada beberapa persoalan terkait pengupahan dalam penetapan UMK yang berdampak penerimaan upah pekerja/buruh di Kota Semarang. Masalah itu belum bisa diselesaikan hingga sekarang.

“Ini terkait mekanisme survey, merk barang yang disurvey, mekanisme penetapan hasil survey maupun penetapan UMK, sehingga persoalan-persoalan tersebut telah melahirkan upah rendah di Kota Semarang pada khususnya dan Jateng pada umumnya. Ini belum bisa dipecahkan,” paparnya.

Selain itu, kondisi tersebut diperparah dengan terbitnya PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dia juga menengarai Dewan Pengupahan Kota Semarang tidak melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) setiap tahunnya. Hanya dari unsur buruh saja yang melakukan survey tersebut.

Hal itu menurutnya membuat upah di Kota Semarang akan selamanya semakin tertinggal dari ibu kota provinsi lainnya. “Maka itu kami ingin agar segera bisa bertemu dengan Walikota dan mendiskusikan hal ini. Agar kami bisa segera mengusulkan ideal pengupahan menurut buruh,” tandasnya.

Sesuai Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, masalah pekerja, terutama terkait penentuan pengupahan, perlu dibahas secara tripartit. Yakni melibatkan buruh, perusahaan, dan pemerintah.

Selain itu, sesuai dengan perintah Pancasila bahwa untuk mencapai suatu mufakat perlu adanya musyawarah yang harus dilakukan semua pihak, guna mencari solusi terbaik dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Sehingga pemerintah dalam hal ini Wali Kota Semarang sebagai pelayan masyarakat harus mau mendengarkan dan menerima aspirasi dari rakyat. Pemerintah juga diharapkan untuk tidak anti kritik, sehingga tercipta pelayanan yang prima kepada masyarakat.(ajie mahendra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here