Oleh: Armindo Moniz Amaral (Sahabat Rumah Pancasila Semarang)

Sembilan puluh satu tahun yang lalu tepatnya tanggal 28 oktober 1928, pemuda bangsa ini telah menulis sejarah penting dan bahkan terpenting dari terbentuknya sebuah bangsa, yang kemudian dikenal dengan nama Indonesia.

Dicatat secara ringkas, pada waktu itu, mereka datang dari berbagai latar organisasi kepemudaan berbasis etnis keagamaan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Islamieten Bond, Perhimpunan Peladjar-Peladjar Indonesia dan lain-lain. Di saat itu telah terjadi big bang dalam wujud ungkapan rasa ingin bersatu dari anak negeri ini untuk merebut kembali harga dirinya sebagai manusia merdeka.

Gerakan-gerakan kebangkitan yang semula terkungkung dalam komunitas-komunitas berbasis etnis keagamaan yang bersifat lokal dan terpecah mulai mempersatukan diri dalam komuitas politik melalui Sumpah  Pemuda untuk “ Berbangsa satu, bangsa Indonesia; Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; Menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia”.

Sumpah ini dianggap sakti dalam membangkitkan imajinasi persatuan yang “ditidurkan” penjajah  melalui politik pemecah belah untuk mempertahanan wilayah jajahan.

Di sisi yang lain dan penting untuk tema nation state, sumpah ini dipandang sebagai awal menegakan kebinekaan.

Membaca Ulang dari sudut Sejarah Teks 

Untuk membaca semua teks, termasuk membaca kembali teks Sumpah Pemuda, salah satu kesulitan yang akan kita hadapi bila akan menafsiran suatu teks dari masa silam adalah “jarak waktu” yang membentang antara kita dan zaman teks itu ditulis.

Latar belakang budaya dan sejarah pembuat teks tidak sama dengan budaya dan sejarah kita sebagai pembacanya. Meskipun demikian, kita perlu menginsyafi bahwa suatu identifikasi total dengan pembuat teks adalah mustahil, karena itu, masalah yang patut menjadi perhatian adalah bagaimana memperlakukan sebuah teks dari sisi teks tersebut diciptakan atau diproduksi.

Didekati dari filsafat hermeneutik atau sejarah teks dalam terjemahan Ignas Kleden, teks Sumpah Pemuda mempunyai semacam riwayat hidup berupa sejarah yang melatari penyusunannya (Kompas, 23/6/2013).

Dari teks yang lahir di zaman itu, minimal dapat dipetik dua pesan penting yang di antaranya: pertama, pemuda lintas organisasi menyatukan diri menuju kebangkitan bangsa Indonesia merdeka.

Poin ini bisa dimengerti dari sudut, pembacaan Sumpah Pemuda 28 Oktober pada zaman Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Sehingga momentum sumpah pemuda itu diterjemahkan sebagai konsolidasi intelektual lintas organisasi menjadi satu misi melawan penjajahan.

Kedua; pesan penting yang menjadi diskursus dalam tulisan ini adalah Sumpah Pemuda dimaknai sebagai puncak “pengakuan keberagaman” dalam wadah yang satu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yaitu Indonesia.

Pengakuan dalam wadah yang satu ini bukanlah penyeragaman untuk mengubah dan meleburkan kemajemukan tapi justru menjadi awal menegakan kebinekaan menuju negara “seratus persen merdeka” pada waktu itu. 

Memang mengelola kemajukan bukan perkara yang mudah. Hal ini disadari Bung Karno, sehingga selama dua dasawarsa (sejak 1926 hingga 1945), Ia berpikir keras tentang apa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok suku di Indonesia menjadi suatu bangsa yang dapat menentukan nasibnya sendiri melalui sebuah negara merdeka.

Apakah mungkin tercapai sebuah dasar tempat semua orang dapat berdiri bersama secara politik di atas suatu platform nasional?

Persoalan sebagai bangsa majemuk adalah bagaimana membentuk kesatuan tanpa menghilankan identitas masing-masing komponen suku dan agama? Jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika.

Itulah etika politik Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika sebagai suatu kebenaran filosofis ex pluribus unum mengajarkan bahwa kesatuan berasal dari banyak, jadi kesatuan tidak pernah dan tidak akan pernah berasal dari satu melainkan berasal dari banyak.

Setelah Indonesia merdeka, mengelola keberagaman di negara kesatuan dalam rumusan etika politik Pancasila, harus diterjemahkan secara hati-hati, baik dan berkualitas ke dalam semua kebijakan negara. Dan harus dipastikan bahwa kebijakan itu mengakomodir semua kepentingan yang beragam (baca:bineka) tanpa meniadakan yang lain.

Negara harus menyadari benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kebinekaan yang dihadapkan pada demokrasi dan integrasi. Dan lebih dari itu masih harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat.

Ada suatu ungkapan indah yang mengatakan, negara juga harus mendengar suara rakyat yang unrepresented dan under-represented (yang diam, yang tidak terwakili, yang tidak terdengar).

Dalam mengelola negara yang bergam secara suku, agama dan etnis seperti Indonesia ini adalah dilema antara persatuan dan demokrasi. Itu karena, antara demokrasi dan integrasi memiliki watak yang berbeda-beda.

Demokrasi membuka kerang kebebasan, sedangkan integrasi berwatak membelenggu. Hal ini harus dikelola dengan benar agar negara Indonesia meminjam frasa Ignas Kleden – menjadi sebuah rumah bagi semua orang yang turut membangunnya dan ingin hidup tentram di dalamnya (Bernard L Tanya, 2015:1). Atau menjadi rumah yang membahagiakan bagi penghuninya, demikian kata­­ Maestro Hukum Universitas Diponegoro, Satjipto Rahardjo (Satjipto:2009:3). Karena hanya dengan cara-cara itu bisa mempertahankan kemajemukan dalam kesatuan di abad ke-21.

Elegi Penegakan Kebinekaan

Untuk hari ini, apa pentingnya kita merayakan Sumpah Pemuda di atas realitas politik nasional yang mempertonton secara telanjang politik suku dan agama?

Demokrasi hanya sebatas ucapan untuk melegalkan kepentingan mereka tapi sebenarnya yang dijalankan merupakan politik agama dan suku. Pilkada DKI, Pilpres 2019 adalah contoh yang baik untuk itu.

Rakyat di pisahkan satu sama lain yang akhirnya toleransi umat beragama dipersoalkan dan anarkis bertumbuh subur, hingga nilai persatuan dipertaruhkan.

Prinsip yang cukup baik untuk menjelaskan cara perpolitikan seperti ini adalah divide et impera yang diagung-agungkan oleh penjajah untuk mempertahanan wilayah koloni.

Ternyata, penjajah pergi, elit politik memilihara roh devide et impera-nya untuk pentingan golongan/kelompok tertentu. Dengan realitas politik yang memilukan (elegi) seperti ini, apakah penting bicara makna Sumpah Pemuda untuk menegakan kebinekaan? Atau sekadar ungkapan seremonial?

Sebenarnya setelah Sumpah Pemuda dan proklamasi kemerdekaan, inkosntitusional dan tidak wajar secara moral, warga negara masih melarutkan identitasnya sebagai orang Jawa, Bali, Ambon, Islam, Hindu, Kristen, dan sebagainya.

Sebabnya, karena tidak membentuk identitas Indonesia seperti yang dikehendaki pendiri bangsa dan konstitusi, tapi justru pembusukan yang paling telanjang terhadap ontologi kebinekaan.

Dalam wadah negara bangsa, rakyatnya adalah warga negara Indonesia. Oleh karena itu dalam kerangka berpolitik pun tidak perlu mengedepankan entitas, agama, warna kulit, tetapi yang penting adalah melihat status kewarganegaraan seseorang dalam wadah negara.

Peran yang sama pun mestinya dilakukan para elit politik hari ini dan di negara ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here