Oleh: dr. Gregorius YPA, S.H.,M.H

Kantor Hukum Yovita & Partners Solo, Mahasiswa PDIH UNS

Indonesia sedang ramai kasus bullying yang terjadi di kalangan siswi SMP di Kalimantan. Dugaan tindak pidana pada anak itu menggugah hati banyak orang.

Media sosial ramai membicarakan, petisi dilayangkan dan memperoleh banyak simpatisan yang menginginkan kehadiran keadilan senyatanya dan secepatnya.

Padahal, ini hanyalah satu dari banyaknya tindak pidana kesusilaan, penganiayaan, bahkan tindak pidana lain yang berhubungan dengan tubuh serta nyawa seseorang.  

Terkait dugaan tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia, menimbulkan sebuah problema untuk menghadirkan bukti yang nyata. Pengakuan korban sering dalam posisi diametral dengan pengakuan tersangka.

Lantas, bagaimana menghadirkan kebenaran? Bagaimana mengungkapkan seonggok tubuh manusia?

Kesulitan untuk menghadirkan bukti senyatanya membutuhkan kolaborasi ilmu hukum dengan ilmu lainnya. Luka, lebam atau bekas rusaknya jaringan tubuh manusia yang tampak ataupun tidak pada tubuh manusia adalah saksi bisu terjadinya suatu dugaan penganiayaan. Tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia. Tanda ini sebenarnya persoalan medik yang berimplikasi pada persoalan hukum.

Di sinilah, Visum et Repertum (VeR) dihadirkan sebagai alat bukti medik yang krusial, untuk mengetahui sejauh mana implikasinya pada masalah hukum.

VeR merupakan alat bukti yang menggantikan corpus delicti dari seonggok tubuh manusia korban tindak pidana. Sebagai alat bukti, VeR bukan semata-mata laporan atas apa yang dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan fisik tubuh manusia, tetapi keberadaannya mampu mengungkapkan kejadian yang tidak dapat dihadirkan di persidangan. 

VeR dibuat oleh dokter yang berkedudukan sebagai ahli yang kompeten di bidang medik. Dokter ini mengungkap kebisuan barang bukti tubuh manusia yang keberadaannya berkorelasi dengan putusan hakim. Kehadirannya adalah sebagai akses untuk memberikan perlindungan hukum, bukan hanya bagi korban tetapi juga bagi pelaku tindak pidana penganiayaan itu sendiri.

Lindungi Korban Sekaligus Pelaku  

Korban dan pelaku adalah subyek hukum, yang martabatnya sama di dalam hukum. Keduanya memiliki hak konstitusional atas perlindungan hukum.

Hal itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945, yaitu; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ketika telah terjadi tindak pidana penganiayaan, baik korban dan pelaku harus dilindungi hak konstitusinya.

Korban harus diberi keadilan dengan menghukum pelaku sesuai dengan undang-undang, demikian juga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang.

Pada tataran penerapannya, apa yang sesungguhnya terjadi pada tubuh manusia, harus dibuktikan sebenarnya dan selengkapnya sebagai suatu delik pidana. Sepanjang tidak dapat dibuktikan telah terpenuhinya unsur delik penganiayaan, pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman pidana.

Supremasi hukum harus didukung dengan asas praduga tak bersalah bagi pelaku tindak pidana sebelum peristiwa hukumnya dapat diungkap secara jelas dan meyakinkan.

Pada upaya pencapaian keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana, diperlukan kepastian hukum yang diwujudkan melalui putusan hakim atas dasar sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Perihal alat bukti sah yang berhubungan dengan ahli bidang ilmu yaitu keterangan ahli (KUHAP Pasal 184), VeR dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli dan surat.

VeR memenuhi kedua jenis kategori alat bukti ini mengingat keberadaannya merupakan pernyataan hasil penelitian fakta empiris oleh dokter pada keadaan senyatanya terhadap tubuh manusia.

Dokumen ini juga dibuat oleh dokter karena keahliannya, sebagaimana diterapkan dalam kesepakatan yang dibuat antara IKAHI dengan IDI pada tahun 1986 di Jakarta.  

Adakalanya terhadap dokumen ini, seorang dokter akan dipanggil dan menyampaikan keterangannya di depan sidang pengadilan. Keterkaitan unsur-unsur tindak pidana satu dengan yang lainnya sangat dibutuhkan, khususnya dalam menentukan putusan.

Untuk kepentingan melindungi hak konstitusional korban dan pelaku itu, diperlukan keterlibatan ahli untuk menunjang akurasi hasil pemeriksaan, sehingga dengan keilmuannya didapatkan VeR sebagai bahan pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara.

Terminologi VeR secara etimologi diartikan sebagai “apa yang dilihat dan diketemukan”. Secara sosiologis masyarakat memahami VeR sebagai suatu bentuk surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter di rumah sakit atas terjadinya kejahatan terhadap tubuh manusia.

Dari definisi VeR secara etimologis itu, pendeskripsian tentang “apa yang dilihat dan ditemukan” ini dibuat oleh dokter dalam bentuk laporan tertulis untuk kepentingan peradilan di bawah sumpah atau janji yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter.

Pendeskripsian ini menyangkut tentang fakta-fakta dan segala hal yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti berupa tubuh manusia yang diperiksa dengan pengetahuan dan keterampilan yang sebaik-baiknya dan pendapat mengenai apa yang ditemukan sepanjang pemeriksaan tersebut.

Hal ini selaras dengan apa yang dikehendaki dalam Lafal Sumpah Kedokteran Indonesia yang telah disempurnakan dalam Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran ke-2 di Jakarta, Desember 1981, pada poin 4 dan 6.

Poin 4 berbunyi “Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat”. Sedangkan Poin 6 berbunyi “Saya akan tidak mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam.”

Implikasinya adalah bahwa pembuatan VeR sebagai dokumen hukum akan memberi kontribusi yang sangat berarti pada tahap penyidikan hingga pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

VeR memiliki daya ikat sebagai alat bukti yang menjelaskan real evidence dari tubuh manusia yang diduga korban penganiayaan. VeR merupakan perwujudan hak konstitusional korban dan pelaku, sebagai orang yang sama-sama dilindungi oleh hukum (equality before the law).

Dari perspektif korban, VeR memiliki kekuatan pembuktian untuk meminta pertanggungjawaban pidana maksimal. Sebaliknya, dari perspektif pelaku, kekuatan pembuktian VeR merupakan dasar untuk dapat mengurangi atau justru memperbuat pertanggungjawaban pidana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here