FOTO RUMPAN.ID/MEDIYANTO FAJAR
Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang Yosep Parera (berdiri) ketika menggelar konsultasi hukum gratis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Semarang, Jumat (10/1/2020) pagi.


SEMARANG – Tim advokat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang membantu 38 warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang untuk menempuh upaya hukum lanjutan. Para WBP ini resah karena menganggap vonis pengadilan yang diterimanya tidak memenuhi rasa keadilan.

Sebagai langkah awal, tim advokat datang ke lapas tersebut pada Jumat (10/1/2020). Bertempat di ruang sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) para WBP berkonsultasi dengan para advokat. Terlihat ada 3 WBP yang berstatus warga negara asing (WNA) juga ikut berkonsultasi. Mereka terjerat kasus peredaran gelap narkotika.

Para WBP yang berkonsultasi ini berangkat dari berbagai kasus. Mulai dari pidana pembunuhan maupun peredaran gelap narkotika. Vonis yang mereka terima variatif, bahkan ada yang seumur hidup maupun hukuman mati.

Salah satu WBP yang ada di lokasi, Firman, langkah kawan-kawannya di lapas itu sebagai upaya memperjuangkan hak-hak mereka.  

“Saya melihat bahwa sebagian dari warga binaan itu tidak tahu sama sekali dengan apa yang telah dilakukan dan bagaimana aturan hukumnya sampai akhirnya mereka harus dibina di Lapas ini,” terang Firman kepada tim rumpan.id saat ditemui di Lapas Klas I Semarang Jumat (10/1/2020) siang.

Diakui oleh Firman bahwa langkah yang dilakukannya ini bukan untuk mengkritisi atau menyalahkan pihak lain mengenai proses peradilan yang sudah berlangsung, namun Firman juga menyoroti bahwa selama ini beban negara juga cukup besar.

Maka untuk mengatasi masalah over kapasitas yang terjadi hampir di setiap lapas dan rumah tahanan negara (rutan) yang ada di seluruh Indonesia, maka perlu adanya peran aktif pihak lapas bersama masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan solusi terutama bagi WBP yang masih minim pengetahuan tentang hukum. Sehingga melalui cara ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan peninjauan kembali (PK) dan juga mengajukan pengampunan atau grasi dari Presiden.

“Saya yakin para penghuni lapas di sini ingin menjadi baik. Saya sangat apresiasi terhadap peran aktif lapas yang masih mau memperjuangkan keadilan bagi mereka, dan memberikan ruang bagi mereka untuk mendapatkan hak-haknya” lanjut Firman.

Firman juga berharap apapun itu hasilnya yang terpenting pihak Lapas Klas I Semarang bersama dengan Rumah Pancasila dan Klinik Hukum sudah melaksanakan kewajibannya dengan memberi satu kesempatan kepada mereka menjadi lebih baik ke depan.

Pada kegiatan itu, beberapa mahasiswa yang magang di Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang juga turut terlibat aktif.

Salah satunya, Dandi Narendra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Dia mengaku antusias sekali karena telah dilibatkan langsung melihat kondisi di lapas.

“Sangat menarik sekali, karena kami para mahasiswa dilibatkan dan menjadi bagian dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang melakukan wawancara langsung kepada warga binaan yang berkonsultasi kepada kami,” ungkap Dandi saat dihubungi rumpan.id melalui sambungan telepon Sabtu (11/1/2020) siang.

Dandi saat itu didampingi advokat Hirda Rahma dan advokat Ceicilia Novita berpendapat bahwa banyak narapidana yang hukumannya belum memenuhi rasa keadilan. 

Dandi juga berharap, ke depan para penegak hukum bisa melihat hukum secara progresif, bukan sekadar apa yang tertulis di dalam perundang-undangan hukum positif yang ada, namun mampu memaknai lebih mendalam.

“Jujur ini menjadi tugas berat, terutama kami mahasiswa hukum di seluruh Indonesia, karena ke depan kami yang akan memperjuangkan hak-hak mereka, dan bagaimana kami bisa mengakomodasi kepentingan mereka dalam mencari keadilan di negeri ini,” ungkapnya.

Dandi juga berterima kasih kepada tim hukum Law Firm Yosep Parera di bawah naungan Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang sudah memberikan kesempatan untuk terjun langsung di lapangan.

“Iya kemarin ada warga negara asing yang konsultasi hukum kepada kami, dan itu benar-benar pengalaman baru bagi saya untuk melihat kondisi nyata dan berhadapan langsung dengan napi terkait kasus hukum yang tengah dijalaninya,” pungkasnya.

Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Yosep Parera, mengatakan timnya akan mempelajari dulu perkara-perkara WBP yang berkonsultasi pada kegiatan tersebut. Setelah itu baru mengambil langkah untuk upaya hukum selanjutnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here