FOTO AJIE MAHENDRA
TKI asal NTB, Khusnul Khotimah, ketika ditampung di RPTC Tanjungpinang, Kepulauan Riau, setelah dipenjara dan dideportasi dari Malaysia.

TANJUNGPINANG – Khusnul Khotimah, TKI asal Nusa Tenggara Barat, tampak kuyu. Dia terbaring lemas di salah satu di sudut ruangan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu.

Disampingnya, ada anaknya yang masih berusia balita, tampak tertidur pulas. Mereka baru tiga hari berada di RPTC. Sebelumnya, dideportasi dari Malaysia karena persoalan dokumen.

Sambil sering batuk, Khotimah bercerita. Awalnya, dia bekerja di perkebunan di Malaysia, beberapa tahun lalu. Pada Februari 2019 kemarin, dokumen keimigrasiannya habis. Sedangkan pihak agen yang memberangkatkannya tak dapat dihubungi. Sehingga, statusnya menjadi TKI ilegal.

Dia pun ditangkap pihak berwajib Malaysia. Khotimah menjalani hukuman penjara selama sebulan bersama anaknya. Setelah masa hukumannya selesai, baru dideportasi, dan ditampung di RPTC Tanjungpinang.

“Di sana banyak juga WNI yang dipenjara mayoritas TKI, ada yang dokumennya palsu, ada yang pindah lokasi kerja sehingga jadi illegal dan agennya kabur,” bebernya.

Koordinator Pemulangan WNI Korban Perdagangan Orang RPTC Tanjungpinang, Kementerian Sosial RI, Pieter Matakena menjelaskan, dokumen keimigrasian memang menjadi asalan utama para TKI disebut ilegal di Malaysia. Meski sejak awal semua dokumen sudah beres, tapi jika tidak diperpanjang, otomatis dicap sebagai TKI ilegal.

Biasanya, agen pemberangkatan TKI yang bertanggung jawab terkait dokumen keimigrasian. Jika agen tidak bertanggung jawab dan melarikan diri, TKI lah yang menjadi korban.

Karena itu, dia mewanti-wanti agar semua calon TKI tahu betul agen yang dipilih. Selain itu, juga memastikan lokasi dan kondisi penempatan kerja, mempelajari dokumen keimigrasian, serta perjanjian kerja.

Pasalnya, ketika sudah ditempatkan di luar negeri, TKI yang terganjal dokumen keimigrasian, bakal diberi label TKI ilegal. Risikonya tak hanya dideportasi, juga harus melewati jalur hukum, hingga diganjar kurungan penjara. Jika ingin pulang ke negara asal tapi tak memiliki biaya, maka akan kembali dipenjara.

“Biasanya para PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang ingin pulang, menghubungi keluarga di Indonesia untuk pinjam uang, karena saat keluar dari penjara mereka memang tak punya uang,” terangnya.

Dikatakan, yang menjadi persoalan mendasar adalah mengenai dokumen keimigrasian. “Ada yang menggunakan paspor wisata, tapi ternyata bekerja di Malaysia sehingga menjadi TKI ilegal,” ucapnya.

TKI ilegal asal Jateng yang bekerja di Malaysia, terhitung tinggi. Berada di peringkat kelima setelah Sumatera Utara. Angkanya cenderung meningkat, data di tahun 2016 ada sebanyak 675 orang, sedangkan di 2018 menjadi 1.404 orang.

RPTC bisa dibilang shelter awal bagi TKI yang bisa kembali ke Indonesia sampai ke Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang. Selanjutnya, akan dipulangkan ke daerah asal. Biaya deportasi TKI ditanggung Pemerintah Indonesia. Padahal, sesuai ketentuan di PBB, bahwa negara yang mendeportasi warga negara asing harus membiayai pemulangannya.

“Dulu, memang ditanggung Malaysia. Tapi sejak era Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad sekarang, Malaysia tak lagi membiayai TKI yang dideportasi dengan alasan kondisi ekonomi Malaysia sedang labil,” paparnya.

Sementara kepulangan TKI dari RPTC ke daerah asal, dibiayai pemerintah dengan kapal Pelni. “Tapi kalau pihak keluarga mau menjemput atau membiayai kepulangan dengan pesawat, boleh saja. (ajie mahendra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here