Oleh: Dr. Yovita A Mangesti, S.H.,M.H. (Asosiasi Ilmuan dan Praktisi Hukum Indonesia)

Vigilantisme kerap diartikan sebagai situasi ketika orang-orang mengambil peran penegak hukum tanpa diberikan kewenangan legal, tanpa mempertimbangkan apakah aksinya benar-benar berbasis keadilan atau tidak.

Vigilantisme dilakukan pula dengan cara menghukum sampai cedera parah atau bahkan mati. Memprovokasi people power juga merupakan bentuk jamak vigilantisme.

Di negara Indonesia yang dibangun dengan pondasi nilai Pancasila, mengajarkan bangsa ini untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bangsa yang humanis.  

Nilai kemanusiaan memiliki karakter, yaitu; mencintai kehidupan insani, melindungi dan menjadikan hidup insani itu sebagai sarana untuk menciptakan keadilan bagi sesamanya.  

Komposisi masyarakat di Indonesia yang multikultur, berdampak pada rentannya penghayatan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pemahaman tentang kemanusiaan, seringkali dimaknai secara kontekstual.  

Pada vigilantisme, misalnya, bagi kelompok yang tidak puas, kelompok yang terdominasi menganggap hal ini merupakan cara berjuang untuk mendapatkan haknya yang seolah tertindas.

Tetapi di lain pihak, legitimasi aparat dan lembaga yang sah diporak-porandakan. Bahkan di era digital, vigilantisme telah merambah dunia internet.

Berbagai modus yang awalnya hanya coba-coba, menghasilkan perilaku antisosial, anti kemapanan, dan dianggap sebagai pemuas kebutuhan untuk diakui eksistensi dirinya (kelompoknya) di tengah masyarakat.

Terkait dengan pemaknaan nilai kemanusiaan secara kontekstualitas ini, perlu upaya untuk menyatukan cara membaca, menafsir, memaknai sebagai suatu gerakan humanisasi.

Humanisasi artinya upaya atau proses untuk mejandikan manusia sungguh manusia. Sebab, jika tidak ada keseragaman untuk memaknai kemanusiaan, yang timbul adalah dehumanisasi. Terjadi signifikansi penurunan nilai manusia.

Vigilantisme merupakan salah satu bentuk dehumanisasi, karena yang dituntut adalah jatuhnya aparat atau pemerintah yang sah dengan cara demonstrasi, penjarahan, provokasi, teror, human trafficking hingga instrumentalisasi manusia.  

Padahal rambu-rambu guide-line humanisasi Indonesia jelas tolak ukur atau indikatornya, yaitu;

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya; mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira;mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Kemudian; menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; berani membela kebenaran dan keadilan; bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia; dan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Petunjuk yang diberikan sila ke-2 ini jelas, ditujukan untuk merawat kehidupan bersama. Hanya orang yang makan nasilah yang mengerti rasanya nasi.

Demikian pula, hanya bangsa Indonesia yang memiliki nilai “kemanusiaan yang adil dan beradab” ini yang mengerti dan wajib memaknainya secara gramatikal-leksikal. Memaknai yang tidak hanya secara kontekstual berdasarkan situasinya masing-masing.

Sehingga, apa yang sebenarnya mulia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ini menjadi bias dan jatuh dalam relativitas yang sarat kepentingan komunitas.  

Vigilantisme hanyalah fenomena di zaman ini, reaksi terhadap kesenjangan di bidang sosial, politik dan ekonomi di sekitar kita. Vigilantisme dapat terjadi di mana-mana. Dehumanisasi dapat terjadi di mana saja, tersosialisasikan melalui media apa saja.

Keadaan seperti inilah yang tentu harus dicegah. Dilawan dengan penanaman nilai Pancasila, melalui sosialisasi dan mengadakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan di berbagai segmen kelompok kategorial. Seperti; kelompok usia dini, muda hingga lansia.

Sudah saatnya pemerintah perlu melakukan lagi penataran Butir-Butir Pancasila. Sehingga, Pancasila dapat menjadikan manusia Indonesia yang sungguh menjadi bangsa beradab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here