SEMARANG– Dalam persidangan kasus pelecehan seksual, hasil bukti visum kedokteran dapat dijadikan alat bukti utama untuk menentukan apakah kejahatan itu benar-benar terjadi atau tidak. Ini amat berguna bagi hakim untuk selanjutnya mengambil putusan.

Peranan visum dalam pengambilan keputusan pada kasus pelecehan seksual menjadi tema diskusi antara Pendiri rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Yosep Parera dengan perwakilan koas alias dokter muda dari RSUP dr Kariadi Semarang di kantor sekretariat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Komplek Semarang Indah Blok D 15 Kota Semarang, Jumat (8/2/2019).

Para dokter muda yang jumlahnya 4 orang itu sengaja datang menemui Yosep untuk tahu lebih detil tentang sisi hukum dari dunia kedokteran.

Visum sendiri merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan kepada korban kekerasan seksual, fisik, atau mental, hingga menghasilkan laporan tertulis yang dikeluarkan oleh penyedia layanan kesehatan.

“Kejadian pelecehan seksual biasanya terjadi di tempat-tempat privat, sehingga kasus-kasus pelecehan seksual biasanya jarang menghadirkan seorang saksi,” kata Yosep di depan para dokter muda yang datang.

Menurut Yosep, kehadiran bukti visum yang disertai keterangan ahli, dalam hal ini dokter, dapat dijadikan sebagai saksi di muka persidangan.

Contohnya, jika terjadi tanda-tanda persetubuhan, baik luka pada kelamin maupun tanda kekerasan saat korban melakukan perlawanan saat kejadian, dan terbukti saat dilakukan visum, maka keterangan ahli melalui bukti visum ini dapat dijadikan alat bukti sekaligus saksi di persidangan.

“Dalam kasus pelecehan, visum merupakan alat bukti utama,” terang Yosep yang juga seorang advokat pimpinan Law Office Yosep Parera and Partners ini.

Yosep mengatakan, dalam persidangan, visum merupakan salah satu dari lima alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selain keterangan saksi, bukti tertulis, keterangan pelaku dan bukti petunjuk.

Selain kelima alat bukti tersebut, dalam perkembangannya, Yosep juga mengatakan bukti elektronik juga dapat dijadikan alat bukti di persidangan jika mendapatkan izin dari ketua pengadilan setempat.

Yosep juga menjelaskan, selain visum keputusan yang dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pelecehan seksual ataupun tindak kejahatan lainnya, tidak terlepas kepada hati nurani dan aspek spiritual seorang hakim.

Hakim sebagai orang-orang pilihan, kata Yosep, tentunya harus bisa memposisikan dirinya sebagai citra Ilahi.

Putusan yang dibuat harus mencerminkan keadilan dan kebaikan Tuhan.

Misalnya; harus mampu memasuki pikiran hingga menempatkan dirinya sebagai pelaku atau korban sehingga dapat memberikan keputusan hukuman yang tepat.

“Dengan menempatkan diri seolah menjadi pelaku, maka hakim dapat mengetahui sebab sebuah kejahatan terjadi, dari situ maka akan bisa memberikan keputusan yang tepat,” terang Yosep.

Sementara itu, salah satu peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut, Clara V.R. Tarigan, juga mengatakan hal yang sama terkait visum dapat mempengaruhi hasil keputusan di persidangan.

“Dari hasil visum bisa ketahuan terjadi pelecehan seksual atau tidak, jadi keputusan peradilan bisa sesuai dengan semestinya,” terang alumni Universitas Diponegoro ini.

Pada pertemuan ini, Clara bersama tiga rekan seprofesinya; Maria Anindya, Yesika Riyanda, serta Fitratul Rahma merupakan kelompok koas RSUP dr Kariadi Semarang yang sedang melakukan penelitian mengenai pengaruh dunia kedokteran, dalam hal ini visum, terhadap pengambilan keputusan di pengadilan.

Saat berdiskusi, advokat muda dari Rumah Pancasila dan Klinik hukum, Sigit Wibowo, juga ikut mendampingi rombongan koas.(Sutrisno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here