FOTO RUMPAN.ID/FAJAR NUR NADJIB
Sebuah mobil terlihat parkir di bahu jalan yang ada rambu larangan parkir di Jalan Pemuda, Kota Semarang, Kamis (7/2/2019).

SEMARANG – Salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di jalan-jalan Kota Semarang tak lepas dari kesemrawutan lalu lintas dan kurang tertibnya pengendara kendaraan bermotor.

Salah satunya persoalan parkir. Masih saja terlihat kendaraan parkir seenaknya di bahu jalan yang jelas-jelas ada tanda larangan parkir.

Seperti pengamatan rumpan.id di Jalan Pemuda Kota Semarang, Kamis (7/2/2019) siang. Sebuah mobil seenaknya parkir di bahu jalan persis di tempat yang jelas-jelas terpampang rambu dilarang parkir.

Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, berargumen lemahnya pengetahuan hukum menjadi salah satu faktor banyaknya pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas.  

“Bisa jadi pengetahuan hukumnya kurang dan mungkin juga kurangnya tempat parkir. Bila ada (tempat parkir) dianggap jauh karena malas jalan kaki,” kata dia kepada rumpan.id, Kamis (7/2/2019) petang melalui layanan WhatsApp.

Djoko yang juga pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Advokasi, mengemukakan sebenarnya Pemerintah Kota Semarang melalui dinas perhubungan maupun aparat kepolisian sudah sering memberi sanksi, baik gembok ban mobil maupun tilang. Tapi nyatanya pelanggaran masih terjadi.

“Harus ada koordinasi antara pihak kepolisan, Dishub, Satpol PP dan juga kesadaran masyarakat,” imbuhnya.  

Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Muhammad Khadik, menyebut masyarakat harus sadar untuk tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada.  

“Kami juga butuh dukungan dari masyarakat, terutama para pengendara untuk senantiasa mematuhi aturan lalu lintas agar kota kita tercinta yaitu Kota Semarang betul-betul bisa menjadi kota yang tertib, rapi, dan lancar,” ungkapnya kepada rumpan.id via WhatsApp.

Ketertiban lalu lintas memang tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Sebab, tujuannya tak hanya untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas itu sendiri, namun lebih jauh untuk merawat kemanusiaan hingga mendukung perekonomian bermuara kesejahteraan bersama.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyebutkan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas guna mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. (Fajar Nur Nadjib)

Saling Menghormati dengan Tertib Lalu Lintas

Advokat muda dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Ceicilia Novita Prameswari, mengatakan kewajiban yang harus dilakukan warga negara yang baik adalah patuh aturan hukum.

Pelanggaran yang terjadi di jalan, umumnya terjadi karena minimnya kesadaran masyarat untuk tertib berlalu lintas.  

Sebagai contoh trotoar yang seharusnya diperuntukan untuk pejalan kaki justru sekarang ini sering dipakai untuk parkir sepeda motor atau justru digunakan oleh pemotor untuk menghindari kemacetan dengan cara mengendarai motor di trotoar.

“Lalu di mana hak pejalan kaki?,” kata dia kepada rumpan.id, Jumat (8/2/2019) pagi.

Dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dikatakan: “Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda, pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500ribu”

Selain itu, sebut Cecil, kesadaran remaja akan pentingnya tertibnya berlalu lintas di zaman sekarang ini juga amat sangat kurang. Remaja di era modern ini lebih senang naik sepeda motor tanpa menggunakan helm lalu sepeda motor tidak sesuai standar keselamatan berlalu lintas. 

Hal-hal seperti itulah yang sering menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Bukan hanya si pengendara motor yang terluka atau bahkan meninggal dunia, tapi risiko ini juga bisa dialami oleh orang lain yang ditabrak .

Advokat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Cecilia Novita Prameswari

“Untuk itulah kita sebagai warga negara yang baik wajib mengutamakan keselamatan di jalan raya agar tercipta suasana aman dan nyaman di jalan raya,” lanjutnya.

Nilai utama dalam mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana diamanatkan sila ke-2 Pancasila adalah pengakuan hak asasi manusia.

Karena manusia harus diperlakukan dengan sama sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya. (eka setiawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here