FOTO: AJIE MAHENDRA
Salah satu warga terdampak proyek normalisasi Sungai BKT mencari puing-puing untuk membangun rumah sementara

SEMARANG – Warga bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Kampung Tambakrejo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang yang terkena dampak penggusuran, bingung ketika hendak menagih janji Pemkot Semarang dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

Sebab, sesuai kesepakatan yang telah tertuang dalam MoU, warga bersedia membongkar rumah sendiri dan pindah setelah menerima uang kompensasi, paling lambat 26 Desember 2018.

“Tapi sampai sekarang, kami belum menerima uang kompensasi yang sudah disepakati lewat MoU. Jumlahnya hanya Rp 1,5 juta per KK,” ucap Ketua RT V RW XVI, Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanahmas, Kecamatan Semarang Utara, Rahmadi ketika ditemui, Sabtu (11/5/2019).

Pihaknya merasa dicurangi pemkot dan BBWS Pemali Juana. Pemkot dan BBWS dianggap melanggar MoU yang telah disepakati bersama warga.

Selain belum memberikan uang kompensasi, penggusuran juga dirasa semena-mena. “Kami ingin seperti yang ada di MoU. Kami juga berharap pemkot dan pemprov juga turun tangan,” harapnya.

Meski rumah sudah rata dengan tanah, mereka tetap bertahan tinggal di sana. Beberapa, ada yang membangun gubug kecil dari puing-puing bangunan.

Selain melindungi barang-barang, juga untuk istirahat. Kebanyakan memilih tinggal di beberapa tenda pengungsian yang didirikan relawan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Kami akan tetap tinggal di sini, entah sampai kapan. Warga kan nelayan, tidak ingin dijauhkan dari laut. Kami hargai perhatian dari pemerintah yang telah menyediakan rusunawa. Tapi kami tidak mau karena jauh dari laut,” terangnya.

Dijelaskan, dalam MoU, warga diberi lahan di bilangan Kalibanger. Lahan itu dipinjamkan sembari ada pembangunan rusunawa di Tambakrejo. Tapi karena Kalibanger masih dalam proses pengurukan, praktis tidak bisa dibangun rumah untuk tempat tinggal sementara.

“Makannya kami shock. Kenapa tiba-tiba rumah kami dirubuhkan,” ucapnya.

Selama ini, warga Tambakrejo mendapat pendampingan hukum dari LBH Kota Semarang. “Mereka memperjuangkan dan mengakomodir hak-hak kami,” imbuhnya.

Seperti diketahui, penggusuran paksa warga Tambakrejo oleh Satpol PP, Kamis (9/5/2019) pagi kemarin dinilai melanggar kesepakatan perdamaian yang dimediasi Komnas HAM, 13 Desember 2018 silam.

Kesepakatan perdamaian tersebut merupakan upaya penyelesaian sengketa proyek normalisasi Sungai BKT antara 97 KK warga Tambakrejo sebagai pihak pertama dengan Pemkot Semarang serta BBWS Pemali Juana sebagai pihak kedua.

Pihak pertama diwakili Rahmadi. Pihak kedua masing-masing diwakili oleh Trijoto Sardjoko selaku Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Semarang serta Adi Sulistyo Utomo selaku PNS di BBWS. Adapun mediator dari Komnas HAM adalah Munfarizal Manan.

Dalam mediasi itu menghasilkan 10 kesepakatan yang merupakan hak dan kewajiban para pihak. Pertama, Pihak Pertama bersedia pindah ke Rusunawa yang akan dibangun oleh Pihak Kedua di sekitar lokasi hunian warga Tambakrejo. Kedua, Pihak Kedua bersedia membangun Rusunawa yang lantai 1, 2, dan 3 diprioritaskan untuk 97 KK yang terdampak proyek normalisasi BKT.

Ketiga, Pihak Kedua bersedia membantu warga untuk menurunkan daya listrik dari 1300 watt menjadi 450 watt di Rusunawa yang akan dibangun. Keempat, Pihak Kedua bersedia membebaskan pembayaran retribusi sewa Rusunawa selama 2 tahun kepada Pihak Pertama.

Kelima, Pihak Kedua bersedia menjamin Pihak Pertama membayar retribusi sewa Rusunawa sesuai dengan peruntukan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Keenam, Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama yang bersedia pindah ke Kalimati bekas Kalibanger yang telah diuruk, untuk tidak dipindahkan sampai dengan selesai dibangunnya Rusunawa yang siap ditempati Pihak Pertama.

Ketujuh, Pihak Kedua bersedia memberi uang kompensasi sebesar Rp 1,5 juta per KK kepada Pihak Pertama paling lambat tanggal 19 Desember 2018.

Kedelapan, Pihak Pertama yang berada di atas Kalibanger bersedia membongkar sendiri rumahnya dan pindah setelah menerima uang kompensasi dari Pihak Kedua paling lambar 26 Desember 2018.

Kesembilan, Pihak Pertama yang menempati di bantaran BKT bersedia pindah setelah selesai pengurukan dan pemadatan di Kalibanger oleh Pihak Kedua.

Kesepuluh, Pihak Kedua menjamin penyediaan Mushola dan fasilitas umum di Rusunawa yang berdekatan dengan lokasi lama. (ajie mahendra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here